Network
Evi Novianti - Ketua PC PMII Kuningan
DI saat kondisi Kuningan masuk zona miskin ekstrem, di mana tingkat pengangguran tiga tahun berturut-turut naik, angka kemiskinan juga selama tiga tahun ini terus naik. Eh…, ternyata Kuningan memiliki sisa lebih anggaran pendapatan (Silpa) di atas Rp 100 miliar.
Bagi saya ini sesuatu yang sulit untuk dipahami, bagaimana bisa di saat kondisi masyarakat sedang terpuruk eh malah belanja daerah dikurangi.
Mestinya di saat masyarakat secara ekonomi menurun justru pemerintah harus banyak mengeluarkan anggaran, hal ini supaya roda ekonomi berputar. Kalau malah pemerintah menahan anggaran, bagaimana mungkin roda ekonomi berputar.
Di sisi lain, nampak dengan kasat mata berapa banyak jalan-jalan yang rusak, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dulu Kuningan terkenal dengan mulusnya jalan, baik di kota maupun di pelosok desa kini hanyalah tinggal kenangan. Jika berbagai masalah ini tidak segera diantisipasi, maka dimungkinkan akan memunculkan berbagai opini dari banyak pihak terhadap pemerintah daerah.
Patut diduga kemungkinan salah satunya yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) kurang maksimal dalam perencanaan, penyerapan dan pengalokasian anggaran. Ini harus menjadi evaluasi oleh Bupati Kuningan pada setiap OPD agar tidak menjadi suatu kebiasaan. Kontrol dari kepala daerah terhadap OPD ini penting, supaya silpa tidak terlalu tinggi dan merugikan masyarakat.
Kalau perlu, bupati harus mengidentifikasi OPD mana saja yang serapan anggarannya paling rendah, tidak dapat mengimplementasikan programnya dan pengelolaan anggarannya dengan benar.
Saat ini opini yang sering kita dengar bahwa beberapa dinas sering mengatakan tidak memiliki anggaran untuk dapat melaksanakan program-programnya, sementara silpa begitu besar. Tentu, ini menjadi permasalahan yang sangat serius. Bagaimana Kabupaten Kuningan akan maju apabila kinerja setiap OPD dan pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan program pembangunan dan tidak merealisasikan APBD dengan maksimal.
Sangat perlu, anggaran yang digunakan oleh setiap OPD diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan, salah satunya peningkatan SDM. Bukan malah terbalik, digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan besar bersifat formalitas yang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kuningan. Tapi untuk kegiatan pemberdayaan kepada msaayarakat yang memiliki manfaat sangat besar dikatakan malah tidak ada anggaran.
Di samping itu, peranan DPRD yang sepertinya tidak maksimal juga akan menjadi salah satu penyebab tingginya silpa. Legislatif harus memastikan perubahan penggunaan anggaran dan estimasi penerimaan atau penambahan anggaran di masing-masing OPD. Juga, harus melihat kinerja OPD pada saat perubahan tersebut. Kalau pencapaian sesuai, maka bisa menambah anggaran.
Momentum perubahan itu, seharusnya tidak hanya sekadar tambah anggaran, tapi juga mengevaluasi serapan dan realisasi penggunan anggaran untuk kegiatan pembangunan di setiap OPD.
Dengan demikian, DPRD mempunyai dasar untuk menyetujui penambahan anggaran di setiap OPD.
Jika penyerapan dan realisasi anggaran tidak maksimal dan tidak sesuai program maka harus diselidiki lebih mendalam penyebab hal tersebut. Kami ingin dengar teriakanmu dalam membela rakyat wahai anggota DPRD.
Upaya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja daerah adalah kunci keberhasilan pemulihan ekonomi.
Apabila langkah tersebut bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, maka percepatan pemulihan ekonomi di regional khususnya Kabupaten Kuningan dapat terlaksana dengan baik.
Ekonomi akan kembali tumbuh normal sehingga tercipta lapangan kerja baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.***
