KABARCIREBON- Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, menemukan program bantuan sosial (Bansos) banyak yang terdistribusikan tidak tepat sasaran. Jumlahnya cukup banyak. Diperkirakan mencapai 400 ribuan.
"Hasil verifikasi vaktual (vervak) Dinsos, ada 400 ribuan jumlah penerima bansos tidak layak menerima bantuan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, usia menggelar Rapat Kerja bersama Disdukcapil, Dinsos dan BNI, belum lama ini.
Pihaknya mempertanyakan, problem itu kenapa masih terus terjadi. Meski hal itu menjadi persoalan klasik. Terjadi sejak lama. Sementara vervak terus dilakukan. Memang, kata Aan, hasil dari vervak itu ada hasilnya. Terjadi penurunan angka penerima Bansos.
Aan menyebutkan berdasarkan data tahun 2020 lalu, sebanyak 1,6 juta warga Kabupaten Cirebon, masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tapi di tahun 2022 ini, ada pengurangan. Menjadi 1,2 juta jiwa yang terdata masuk dalam DTKS. "Dari total itu, sebanyak 232.943 KK sebagai penerima BPNT. Dan 93.659 sebagai penerima bantuan PKH," ungkapnya.
Tapi, kata Aan, yang jadi persoalan di lapangan banyak orang mampu malah menerima bantuan. Yang tidak mampu, malah tercoret. "Kita tanya kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata persoalannya karena banyak orang meninggal tidak dilaporkan," katanya.
Selain itu, ada juga yang datang atau pindah tempat tinggal tidak tercatat. Pihaknya meminta ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon untuk bisa diverval kembali. Politisi PDIP itu mengingatkan Puskesos agar pada saat melakukan vervak bisa berlaku independen.
"Jangan mau mendapat tekanan dari pihak luar. Sehingga hasil vervaknya objektif. Kalau layak menerima, ya tulis layak. Kalau tidak layak menerima ya tulis tidak layak menerima," kata Aan.
Sebenarnya, kata dia, untuk pendataan sudah selesai. Hanya saja ada kendala di pusat. Karena ada pemeliharaan server. "Insyaallah data 2022 akhir, bisa clear semua," katanya.
Terkait pihak BNI yang dihadirkan, mereka kata Aan bertanggungjawab menuntaskan persoalan mesin eDC. Pasalnya banyak terjadi mesin eDC terbang. Maksudnya lanjut politisi empat periode itu, banyak e-waroeng yang melakukan peminjaman mesin eDC.
"eDC punya e-wareong, karena di sana eDC tidak aktif, dipinjam lah. Itu banyak terjadi. Kita minta BNI bisa membenahi," lanjutnya.
Pihaknya juga meminta pembenahan e-waroeng. Karena dari 232.943 KPM, harusnya ada 1.000 an mesin eDC yang disiapkan. Ternyata hanya ada 543 e-waroeng yang memiliki mesin eDC. Artinya masih kurang banyak. Harusnya maksimal e-waroeng itu melayani 250 KPM saja.
"Tapi di lapangan masih banyak e-waroeng yang melayani 500 bahkan 900 KPM," katanya.
Komisi IV pun meminta pihak BNI untuk menuntaskan persoalan mesin eDC ini. BNI menyanggupi, hanya saja tidak bisa serentak. Mereka akan menyelesaikan perlahan-lahan.
Menurut Aan, e-waroeng sampai saat ini masih berlaku. Masih tetap exis. Meskipun pola pendistribusian bantuan sudah melibatkan PT Pos. Ternyata ada perubahan mekanisme penyaluran. Sistemnya bergantian.
"3 bulan di e-waroeng, 3 bulan lewat pos. Bulan depan tahun ini, lewat pos. Nanti Januari tahun depan e-waroeng lagi. Nanti kita udang PT POS-nya," kata Aan.(Ismail/KC)