KABARCIREBON- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Cirebon diwarnai saling sindir antara Ketua DPRD dengan Bupati Cirebon. Sindiran tersebut terkait jalan rusak yang ada di Kabupaten Cirebon yang semakin parah. Bahkan jalan rusak tersebut kini dikeluhkan oleh masyarakat.
Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh Luthfi, melontarkan sindiran halus kepada Bupati H Imron Rosyadi saat Musrembang 2024.
Ia menilai, secara keseluruhan pembangunan di Kabupaten Cirebon belum dilakukan secara maksimal terutama dari aspek infrastruktur. Sehingga saat ini soal kerusakan jalan menjadi buah bibir di masyarakat. Pasalnya, selama ini masalah jalan tidak pernah terselesaikan.
Baca Juga: Kritik Ridwan Kamil, Seorang Guru di Cirebon Dipecat Sekolahnya
Bahkan, Imron selaku pimpinan seluruh SKPD, terang Luthfi, dalam sepanjang masa kerjanya banyak catatan yang diberikan dan lebih condong kepada progres negatif.
Berdasarkan pengamatan, dalam penyampaian persentasi sambutannya, Luthfi langsung membeberkan data yang dikutip langsung dari akun resmi milik Bupati Cirebon Imron.
"Lihat Pak Bupati, ini komentar pedas masyarakat bapak yang mayoritas pedas semua. Bahkan, Pak Bupati dapat penghargaan pun tidak digubris, malah menyoal jalan rusak. Bagaimana ini, Pak Sekda, Bappelitbangda, terkhusus Pak Bupati, ini masyarakat bapak begini terus," kata Luthfi saat Musrembang di salah satu hotel kawasan Kecamatan Kedawung, Rabu (15/3/2023).
Lutfi mengatakan, bupati selaku pimpinan SKPD, baik buruknya kinerja ujungnya bermuara pada kepala daerah. Tentu, harus bisa mensinergikan kolaborasi antar dinas agar progres capaian bisa seusia visi misi yang diusung awal menjabat cepat tercapai.
Baca Juga: Jelang Bulan Ramadan, Polisi Sektor Jatibarang Amankan Belasan Anak Punk
Apalagi, tahun ini dimungkinkan terkahir kali masa jabatan kepala daerah di periode 2023. Sehingga progres harus bisa meninggalkan kenangan pembangunan yang baik bagi masyarakat.
Meski demikian, ia pun tak menampik adanya sejumlah progres peningkatan pada sejumlah aspek permasalahan yang bisa diselesaikan menuju kesempurnaan.
Misalnya, jelas Lutfi, permasalahan sampah, tercapainya UHC JKN-KIS dan pencegahan banjir. Hal itu menjadi bukti adanya kinerja yang bisa mencapai progres.
"Ada tiga catatan inti dari DPRD kepada eksekutif dalam Musrembang ini. Yakni tekan kemiskinan, infrastruktur dan tepatnya perencanaan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah di Kabupaten Cirebon ini. Karena kita sama-sama dimungkinkan akan berakhir memimpin dan harus meninggalkan progres baik setelah ini," pinta Luthfi.
Sementara Bupati Imron Rosyadi mengaku kritikan yang disampaikan melalui sindiran oleh ketua DPRD menurutnya hal yang wajar.
Namun, lanjut Imron, kembali lagi pola kolaborasi kerja sama yang dilakukan harus berjalan optimal. Jangan sampai, maju mundurnya pembangunan di Kabupaten Cirebon menjadi klaim sepihak yang lebih ke arah saling menyalahkan.
Baca Juga: Soal Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon, Sekda Enggan Berasumsi
"Ya wajar, iklim di masyarakat, kalau pembangunan jelek, Bupati disalahkan. Lain halnya, kalau infrastruktur bagus, hasil pokok pikiran (pokir) dewan, ini kan tidak fair. Jadi kuncinya harus kolaborasi kerja sama jangan ego sektoral," balas Imron.
Atas kondisi tersebut, bupati mengaku, di Musrembang 2024 ini pihaknya memprioritaskan ke infrastruktur, terutama jalan yang menjadi prioritas. Tentunya, dengan keterbatasan anggaran harus bisa saling mengisi celah, serta pengawalan dan evaluasi harus dilakukan bersama, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk masyarakat harus bisa berkontribusi.
"Kami juga minta, pokir DPRD juga mengarah ke jalan. Jadi bantu kami di pemerintahan agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya.
Di sisi lain, Musrembang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, mengambil tema “Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkeadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mewujudkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah”. Kegiatan juga disisipkan dengan pemberian penghargaan bagi SKPD yang dinilai berprestasi, termasuk kecamatan dan desa.***