Bupati Kuningan Harus Menghilangkan Isu Kubu-Kubuan di Kalangan Birokrat dan Sekda Mesti Netral

28 Maret 2023, 07:00 WIB
Aktivis F-Tekkad Kuningan, Sujarwo. /Iyan Irwandi/KC/

KABARCIREBON - Beberapa waktu lalu, sempat mencuat isu 3 kubu di kalangan birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan versi rumah makan.

Yakni, Kubu Rumah Makan Cibiuk milik pengusaha swasta, Kubu Rumah Makan Saung Gunung milik istri pejabat.

Dan Kubu Rumah Makan Rageman yang ownernya adalah pensiunan mantan kepala dinas.

Baca Juga: Situasi Menjelang Mutasi di Kuningan Mulai Memanas, Dikabarkan Muncul 3 Kubu Eselon II

Lalu, muncul lagi, 1 Kubu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Kubu ini dikabarkan lebih kuat karena banyak pejabat yang menjadi lulusan dari sekolah kedinasan tersebut.

“Disinyalir hanya praduga yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Aktivis Forum Telaah Kebijakan dan Kinerja Daerah (F-Tekkad), Sujarwo, Senin 27 Maret 2023.

Baca Juga: Memperpanjang SIM Tidak Perlu ke Polres, Ini Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan

Namun jika isu kubu-kubu di kalangan abdi negara tersebut benar adanya, maka sangat berbahaya terhadap penyelenggaran roda pemerintahan di kota kuda.

Sehingga harus disikapi secara arif dan bijaksana agar tidak berdampak terhadap penurunan kinerja pemerintahan.

Bupati H. Acep Purnama selaku pimpinan tertinggi lembaga eksekutif harus meyakinkan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga: Kadinkes Kuningan Peringatkan Pola Makan Selama Bulan Suci Ramadan

Bahwa tidak pernah terjadi kubu-kubuan di kalangan pejabat.

Dan wajib menghilangkan imej kurang bagus tersebut menjelang akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Dian Rachmat Yanuar selaku ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) harus berada di posisi netral.

Baca Juga: Tongseng Kambing Ala Ma’Nioh Kuningan Pakai Bumbu Rahasia, Maknyos Rasanya Bikin Ketagihan

Artinya, tidak berada dalam satu kubu.

“Solusi untuk meminimalisir munculnya berbagai isu serta persaingan antar birokrat, maka jangan menunda-nunda mutasi, rotasi dan promosi jabatan,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Sujarwo, ketika muncul isu mutasi, seharusnya semua pejabat dari eselon 4b hingga 2a, menyikapinya tidak berlebihan.

Baca Juga: 12 Tempat Karoke di Kuningan yang Dilarang Buka Selama Bulan Ramadan 1444 H, Ini Daftarnya

Apalagi sampai memicu kegaduhan kompetisi yang kurang sehat sehingga terbentuk berbagai kubu.

Karena hakekatnya, semua jabatan terutama eselon 2b memiliki derajat dan beban kerja yang sama.

Serta tidak mengenal pomeo satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ‘basah atau kering’.

Artinya, sangat tidak elok sampai muncul kompetisi kurang sehat untuk memperebutkan dinas yang dinilai sexy.

“Dengan mengoptimalkan fungsi baperjakat, saya yakin, bupati sudah mengantongi nama-nama staf yang dinilai layak menempati berbagai posisi sesuai kemampuannya,” ucapnya. (Iyan Irwandi/KC) ***

Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News

Editor: Iyan Irwandi

Tags

Terkini

Terpopuler