KABARCIREBON - Masyarakat di Kabupaten Cirebon banyak yang mengeluhkan terkait pelayanan dasar. Mulai dari pembuatan administrasi kependudukan (Adminduk), masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga soal infrastruktur jalan yang rusak.
Hal itu diketahui dari hasil belanja aspirasi atau reses yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB, H Tanung. Ia yang melakukan reses di Dapil V mengaku, banyak masyarakat di Dapilnya yang mengeluh kaitan pelayanan dasar yang belum maksimal.
"Keluhan warga masih sama. Terkait pelayanan dasar yang belum maksimal. Bayangkan, untuk membuat e-KTP warga Cirebon Timur sampai membutuhkan waktu yang lama," katanya.
Padahal, menurut Tanung, adminduk bisa diakses lewat online. Artinya, pelayanan harusnya sudah bisa dipermudah. Tapi nyatanya keluhan itu masih tetap ada. Padahal, kata dia, semua berasal dari Disdukcapil. Sebut saja sebelum mengurus bantuan sosial, BPJS, surat kematian, termasuk ke dunia kerja, membutuh KTP dan KK. Sayangnya, untuk bisa mengaksesnya dirasa sulit oleh masyarakat.
"Jadi kenapa membuat KTP saja masih sulit. Banyak lho yang mengadu mau memperbaiki pun males jadinya, karena sulitnya mengakses pelayanan adminduk," kata Tanung.
Sebetulnya pencetakan e-KTP informasinya sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tapi lagi-lagi, itu sebatas wacana. Faktanya warga masih tetap kesulitan. Kalaupun sekarang berbasis aplikasi, itupun tidak bisa menyelesaikan masalah. Khususnya untuk kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki kemampuan mengaksesnya.
"Orang tua yang tidak punya smartphone. Atau orang tua yang tidak mengerti teknologi ya pasti kebingungan mereka," katanya.
Kemudian, soal jaminan kesehatan pemerintah melalui program KIS, lanjut Tanung, di lapangan banyak dikeluhkan warga. Ternyata KIS yang dimiliki masyarakat sampai sekarang tidak bisa digunakan, sebab belum aktif.
"Sehingga hal itu membuat masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk pengobatan secara gratis. Percuma dong punya KIS tapi tidak bisa digunakan," kata Tanung.
Selanjutnya, terkait infrastruktur jalan pun menjadi keluhan warga dalam resesnya. Akses jalan di mana-mana mengalami kerusakan. Berlubang dan kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan.
"Mereka meminta agar ada perbaikan jalan. Aspirasi yang telah mereka sampaikan kami tampung, untuk nantinya dilaporkan," ungkapnya.
Tentu, kata Tanung, tidak semua akan diakomodir. Terkait perbaikan jalan pun kewenangannya berbeda-beda.
"Yang menjadi kewenangan kabupaten lah yang nantinya akan kita prioritaskan untuk bisa diperjuangkan," kata Tanung.(Ismail)