KABARCIREBON - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar pihak eksekutif melakukan penanganan serius kaitan dengan seringnya banjir yang merendam sawah para petani.
Seperti diketahui, persoalan banjir di Kabupaten Cirebon masih juga belum bisa dituntaskan. Setiap kali turun hujan, di beberapa titik di daerah ini terjadi banjir. Dampaknya tidak hanya ke rumah-rumah warga, namun areal persawahan pun kerap kali terendam.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi menjelaskan, masalah banjir yang kerap merendam sawah akibat luapan sungai di sekitaran area persawahan menjadi kerugian bagi para petani.
Baca Juga: Pengunjung Objek Wisata di Indramayu Diminta Tetap Terapkan Prokes
Persoalan banjir itu bukan faktor kesengajaan, tapi faktor alam. Ketika hujan besar, air meluap ke mana-mana. Termasuk ke sawah petani yang biasanya baru di tanam. Sehingga menjadi kerugian bagi para petani," kata Pandi.
Komisi II pun mendorong agar dilakukan penanganan segera. Ditinjau akar persoalannya. Pasalnya, genangan banjir seringnya bertahan cukup lama.
"Pasti kan ada sebabnya. Harus dicari. Apakah karena saluran airnya bermasalah, sedimentasi sungainya terlalu tebal sehingga saluran air jadinya macet," katanya.
Baca Juga: Meski Puncak Panen Raya, Harga Gabah di Kabupaten Indramayu dan Cirebon Masih Tetap Tinggi
Ketika akar persoalan sudah ditemukan, maka kata dia, segera ditindaklanjuti. Hasil komunikasinya dengan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, lanjut Pandi, persoalannya ada di sungai. Karena sedimentasinya sudah terlalu tebal.
"Selama ini belum ada normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Cirebon. Dampaknya sekarang sungai-sungai dangkal seringkali menyebabkan banjir. Airnya meluap kemana-mana. Ke rumah-rumah warga hingga menggenangi area pesawahan," katanya.
Yang dirugikan, kata Politisi PKB ini, tentunya warga dan para petani di Kabupaten Cirebon. Kalau dihitung kerugian yang dialami bisa sampai puluhan miliar rupiah total keseluruhannya.
Baca Juga: Pagelaran Tari Topeng di Goa Sunyaragi, Kota Cirebon Siap Jadi Destinasi Wisata Utama di Jawa Barat
Pihaknya juga mendorong agar Distan Kabupaten Cirebon bisa berkoordinasi segera dengan BBWS. Karena persoalan sungai itu, bukan ranahnya Pemda.
"Kami dorong Distan bisa komunikasi langsung lah dengan BBWS," kata Pandi.
Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk bisa mendorong BBWS agar bisa cepat mengerjakan pekerjaan rumah terkait normalisasi sungai.
Baca Juga: Ini Jadwal SIM Keliling bagi Warga Kota Cirebon Lengkap Beserta Persyaratannya pada Mei 2023
"Karena setiap tahunnya kita selalu mendorong agar sungai-sungai yang ada di Kabupaten Cirebon bisa dinormalisasi. Ada 9 saluran sungai dari Losari sampai Kapetakan. Selama ini belum ada normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Cirebon," katanya.(Ismail)