KABARCIREBON - Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai NasDem, Andi Riyanto Lie, menggelar reses di Pancuran, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.
Usai reses, Andi Lie mengatakan, tiap kali bertemu langsung dengan masyarakat, pihaknya kerap mendapat keluhan soal pendidikan. Terutama soal penahanan ijazah.
"Soal pendidikan, banyak ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Mereka kerap minta bantuan, solusinya seperti apa," ujar Andi.
Baca Juga: Pertamina Pulihkan Keseimbangan Alam dengan Rehabilitasi DAS Seluas 23,27 Hektar di Jawa Barat
Menurutnya, warga yang ijazah anaknya ditahan adalah mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
"Untuk sekolah swasta, karena mereka berada di bawah naungan yayasan, memang salah satu pemasukannya adalah dari SPP siswa. Mereka yang ijazahnya ditahan karena masih ada tunggakan pembayaran di sekolah tersebut," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan mendorong agar Pemerintah Daerah Kota Cirebon bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk penebusan ijazah sekolah.
"Dulu, waktu periode pertama saya di DPRD, saya mendorong Pemkot Cirebon untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk menebus ijazah sekolah warganya. Saat itu tahun 2013, dialokasikan sebesar Rp 5 miliar. Jadi, warga yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah bisa ditebus," tuturnya.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk melakukan rapat kerja khusus membahas terkait penahanan ijazah tersebut.
"Untuk jumlah ijazah yang ditahan pihak sekolah itu kita belum tahu pasti ada berapa, namun memang diperkirakan banyak, mengingat tiap kali turun ke masyarakat seperti reses ini, ada saja warga yang mengeluhkan soal ijazah tersebut," katanya.
Baca Juga: Tambah Ilmu dan Wawasan, Rupbasan Bengkulu Berkunjung ke Rupbasan Cirebon
Ia menambahkan, pernah beberapa kali kunjungan kerja ke luar wilayah Kota Cirebon dan melihat beberapa daerah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk penebusan ijazah yang ditahan sekolah.
"Daerah lain kan bisa ya, jadi kenapa Kota Cirebon tidak bisa?" ungkapnya.
Sementara itu, selain persoalan pendidikan, menurutnya, pihaknya juga mendapatkan keluhan terkait kesehatan.
Baca Juga: Bupati Indramayu Cari 1.000 Pemuda untuk Dilatih Pertanian, Gratis dan Dapat Uang Saku
"Misalnya, ada warga yang ditolak RS karena penuh, ada juga yang tiga hari dirawat disuruh pulang karena memang batasan dirawat dengan menggunakan BPJS itu tiga hari, hal-hal tersebut tentu menjadi perhatian kita," katanya.
Untuk itu, menurutnya, pihaknya juga akan memanggil Dinas Kesehatan untuk melakukan rapat kerja terkait hal tersebut.(Fanny)