Network
KABARCIREBON - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Yosa Octora Santono melakukan reses ke Kabupaten Kuningan. Namun kali ini, pemuda asal Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang tersebut tidak hanya menemui warga-warga kota kuda aja melainkan juga menyerap aspirasi para wartawan.
Kegiatan yang dihadiri puluhan jurnalis media cetak, media elektronik dan media siber tersebut digelar di Rumah Makan Cibiuk Desa Cibentang Kecamatan Kramatmulya, Rabu 31 Januari 2024. Sedangkan diskusinya sendiri dilakukan secara santai tapi dinamis karena terjadi komunikasi dua arah.
Di kesempatan tersebut, para wartawan mengemukakan berbagai aspirasi dan keluhan yang dirasakan selama ini dalam melaksanakan profesi mulia. Termasuk keluh-kesah tentang kesejahteraan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta kurangnya perhatian pemerintah daerah (Pemda) terhadap keberadaan para wartawan.
Baca Juga: Rina Saadah Paling Getol Kunjungi Kalimanggis Kuningan, Panwaslu Awasi Kampanye Para Caleg
Lalu, banyak jurnalis Kuningan yang sudah bersertifikasi baik wartawan tingkat muda, wartawan tingkat madya maupun wartawan tingkat utama karena sebelumnya lulus uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi kalangan wartawan bersangkutan.
Kondisi tersebut timpang dengan guru yang telah bersertifikasi karena mereka secara otomatis mendapatkan gaji atau pendapatan dua kali lipat dari pemerintah sebagai bentuk apresiasinya. Padahal pekerjaan sebagai guru atau pun wartawan merupakan sama-sama profesi.
Mendengarkan hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yosa Octora Santono mengaku prihatin karena pekerjaan sebagai wartawan itu sangat luar biasa kontribusinya bagi pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat banyak mengetahui berita yang disampaikan wartawan melalui tulisannya di media massa.
Baca Juga: Bikin Merinding, Bukan Berebut Bansos tapi Warga Gewok Kuningan Berebut Bayar PBB dari Celengan
Namun diakuinya, di wilayah DPRD Provinsi Jawa Barat pun, terjadi hal yang sama karena tidak jelas kemitraan dengan media massanya padahal tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya sudah jelas sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Sehingga masukan-masukan dari rekan wartawan Kuningan akan dibawa untuk menjadi bahasan di komisinya.
