Network
"Kalau Pemkab mau bantu, ya sebetulnya mungkin bisa membuat regulasi. Kami ini kan garda paling depan pembentukan karakter anak usia dini. Masa guru-gurunya tidak diperhatikan," katanya.
Iis mengaku, alasan HIMPAUDI memperjuangkan kesejahteraan guru-guru PAUD memang sangat masuk akal. Justru pihaknya melihat di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, hanya di Kabupaten Cirebon saja, guru-guru PAUD-nya tidak diperhatikan pemerintah setempat.
"Kita kan melihat kota dan kabupaten lainnya yang ada di Jabar. Mereka mengaku pada dapat bantuan ko dari pemerintah setempat. Ini kenapa kami tidak," ujarnya.
Saat ini lanjut Iis, dari sekitar 2.187 guru PAUD, mereka harus mempertahankan ekonomi dari bantuan masing-masing lembaga PAUD. Honornya pun beragam, sesuai dengan kemampuan anak-anak yang memberikan sumbangan dan masalahnya, lembaga PAUD tidak pernah mematok biaya belajar anak-anak.
"Total siswa PAUD sekarang ada sekitar 19.633 anak didik. Kalau lembaga PAUD ada sekitar 491 lembaga. Justru saya tidak habis pikir, ko bisa-bisanya Pemkab Cirebon sulit sekali mengeluarkan regulasi untuk membantu kesejahteraan kami," ungkapnya.
