Network
KABARCIREBON- Penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terus terjadi. Kali ini, massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (1/9/2022).
Massa mahasiswa ini berorasi di depan DPRD Kota Cirebon saat sampai. Selain berorasi, massa mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan BBM bersubsidi.
Petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini.
Awalnya, mahasiswa berada di sekitar kantor DPRD Kota Cirebon. Massa kemudian hendak masuk ke dalam DPRD Kota Cirebon namun dihalangi petugas kepolisian yang berjaga.
Kemudian massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM di atas gerbang masuk.
Setelah sempat merengsek masuk dan sedikit saling dorong dengan pihak kepolisian, akhirnya dua perwakilan anggota DPRD Kota Cirebon yakni Ahmad Syauqy dan M. Fahrozi menemui massa.
Ketua GMNI Cirebon, Novian Rajabi mengatakan, Novian Rajabi mengatakan, wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Ia menilai, wacana tersebut bakal memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu.
"Masyarakat ini baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat," kata Novian Rajabi.
Novia menambahkan, saat ini, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kondisi saat ini, sehingga pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang pro rakyat.
Karenanya, GMNI Cirebon menuntut agar pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi.
Di antaranya, menuntut Pemerintah untuk membeli BBM dari negara produsen minyak yang harganya termurah demi meringankan beban APBN.
"Kami juga mendesak Presiden RI tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat. Kami juga meminta pemerintah untuk memberantas pemburu rente bersubsidi," katanya.
Novian juga mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tidak mampu menjalankan tugasnya.
Terutama dalam mengatur dan mengawasi penyediaan hingga pendistribusian BBM, sehingga membuat pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan harganya.
"Kami juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran," imbuhnya.(Iskandar/KC)
