Network
KABARCIREBON- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, tengah menjaring ribuan orang pendaftar sebagai calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari 1.780 calon yang lolos administrasi, dijaring dan finalnya nanti hanya 200 orang saja.
Seperti diketahui, seleksi badan adhoc calon Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon masih berjalan. Dari 2.589 pelamar, ada 1.780 yang lolos administrasi. Mereka yang lolos, sudah mengikuti Computer Assisted Test (CAT) pada 6-7 Desember 2022 kemaren.
Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Husnul Khotimah mengatakan, jumlah total pelamar calon PPK melalui Sistem informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) itu ada 2.589. Sementara berkas yang diterima 1.821.
"Dan yang lolos administrasi 1.780 orang. Sisanya 809 dinyatakan tidak lulus," kata Husnul.
Ia menjelaskan, CAT para calon PPK itu dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) selama dua hari, Selasa - Rabu (6-7/12/2022). Mereka mengikuti CAT untuk berebut menjadi PPK di Pemilu 2024 mendatang.
Tahapan selanjutnya, kata Husnul, mereka yang lolos seleksi tertulis akan diumumkan tanggal 8-10 Desember 2022. Setelah pengumuman, dilanjut dengan test wawancara selama tiga hari, di tanggal 11 sampai 13 Desember 2022. Penilaian akan dilihat berdasarkan nilai tertinggi.
"Kebutuhan PPK untuk pemilu itu 200 orang. Per kecamatan dibutuhkan 5 anggota. Artinya, proses seleksi ini masih terus berlangsung. Dan hasil test wawancara itu diambil 10 orang per kecamatan," katanya.
Artinya kata dia, jumlahnya harus 2 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian, dari 10 orang yang diseleksi lagi menjadi 5 orang per kecamatan. "Dan pada akhirnya, kebutuhan yang kita butuhkan jadi PPK di pemilu itu 200 orang untuk seluruh kecamatan," ungkapnya.
Husnul melanjutkan, kebutuhan badan adhoc untuk PPK 200 orang. Sementara PPS 1.272, sedangkan KPPS 52.444 orang. "Jadi kita berhitung ada lebih dari 5.3916 ribuan personil penyelenggara pemilu. Termasuk juga supporting di sekretariat PPK dan PPS," ungkapnya.
Komisioner dua periode itu melanjutkan, pada petugas di badan adhoc ini, jangan dijadikan suatu pekerjaan. Dan melihat salery nya. Tapi, bagaimana proses demokrasi itu berjalan sukses tanpa ekses.
Sementara untuk target partisipasi tahun ini, secara hirarkis menunggu dari keputusan KPU RI. Sementara tahun 2019 lalu, partisipasi diangka 77,3 persen.
"Jadi untuk sekarang kita masuk menunggu. Tapi kami berharap di kabupaten Cirebon, ada angka yang dipertahankan di pemilu 2019 kemarin. Dan bisa lebih baik," kata Husnul.(Ismail/KC)
