Network
"Kita tahun depan terbantu 204 PJU dari pemerintah pusat, itupun untuk jalan negara. Padahal pajak penerangan jalan umum dari PJU itu nilainya cukup besar. Kenapa tidak dikembalikan kepada kita saja. Ini kan presentasinya tidak jelas," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi enggan memberikan alasan terperinci, terkait kecilnya titik PJU yang disetujui tahun depan. Namun kata Dangi, hal itu tidak terlepas dari minimnya anggaran. Disamping itu, masih banyak program dinas lainnya yang memerlukan anggaran.
"Kalau acc ribuan PJU, pasti duitnya butuh lebih banyak lagi. Sementara kebutuhan Pemkab Cirebon itu bukan hanya PJU, tapi aspek lain juga perlu dorongan anggaran," katanya.
Sedangkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Suratmo menjelaskan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diberikan PLN tidak terperinci, berapa persen yang dihasilkan dari pembayaran listrik rumah tangga maupun industri. PLN hanya memberikan PPJ ke Bapenda sekitar Rp 8 miliaran setiap bulannya. Bila dikalkulasi, PPJ yang diterima Bapenda sekitar Rp 80 miliar setiap tahunnya..
"Lah ini kan pajak. Jadi tidak ada pembagian hasil dengan Dishub, karena semuanya masuk ke kas daerah lalu masuk ke program perencanaan kegiatan daerah." ujar Suratmo.
