Network
Ia kembali menegaskan, yang seharusnya mengupayakan anggaran ke pusat adalah Pemda Kabupaten Cirebon. Karena Pemda sebagai user agar terbukanya pintu anggaran di pusat untuk daerah dan para honorer Nakes di daerahnya.
"Karena seyogyanya jalan untuk masuk sudah terbuka tinggal pemegang kuncinya saja yang membuka. Siapa pemegang kunci itu? Ya ibu bapak kandung kita semua para honorer, yakni Pemda," katanya.
Ia pun menyampaikan, selama ini pihaknya selalu dibenturkan dengan defisit anggaran. Namun kenyataan yang ada, anggaran itu besar dan ada tapi Pemda selaku orang tua para honorer Nakes tidak pernah meminta ke pusat.
"Harusnya mereka malu, anaknya mengemis, meminta, memohon kebijakan ke semua SKPD bahkan sampai ke RI, anak honorer pakai uang sendiri. Fenomena yang sangat lucu," ungkapnya.
Sarniti pun meminta agar Pemda Kabupaten Cirebon mengajukan nama-nama honorer Nakes untuk diajukan ke pemerintah pusat sebagai tenaga kontrak tetap.
