Network
KABARCIREBON - Pada pelaksanaan Pemilu 2024 akan terjadi kekosongan kepala daerah di Kabupaten Majalengka dan kepala pemerintahan akan dijalankan oleh pejabat sementara. Namun demikian harus dipastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Hal itu disampaikan Bupati Majalengka H Karna Sobahi, saat membuka Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majajengka Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024, di salah satu hotel di Majalengka, Jumat (10/2/2023).
“Jadi mari kita prioritaskan hak dan kebutuhan rakyat di mana pembangunan di Kabupaten Majalengka harus terus berlanjut, walaupun kepala daerah diisi oleh pejabat sementara. Jangan sampai terganggu segala hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat,”katanya.
Baca Juga: Kasus Bansos di Mundu, Kabupaten Cirebon, Siksa: Belum Ada Tindaklanjut dari Aparat
Menurutnya, pemerintah harus terus menggali potensi yang ada untuk pembangunan di Majalengka. Walaupun APBD banyak dialirkan dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah (Pemda) harus terus mencari potensi lain untuk meningkatkan APBD.
Sementara itu, bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh stakeholder pembangunan atas kerja keras dan kerja sama yang telah dilakukan.
Sehingga bisa bersama-sama mewujudkan Majalengka Raharja, yang memberikan dampak ke arah yang lebih maju, berkeadilan dan sejahtera.
Baca Juga: Jual Jamu Kuat Tanpa Izin Edar, FU Terancam 10 Tahun
“Walaupun kita menyadari masih banyak permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan serius dan mendesak. Mari berkinerja yang lebih baik lagi dan tingkatkan profesionalitas, agar kegiatan pembangunan lebih berkualitas,“ katanya.
Menurutnya, diadakannya konsultasi publik RPD dan RKPD ini, agar pembangunan manusia meningkat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Majalengka serta meningkatnya kualitas dan kapasitas Pemda dalam berkinerja.
