Sehingga harus mengutamakan kompetisi berdasarkan keilmuan dan kemampuan. Maka pilihannya adalah, selama proses dan tahapan dilaksanakan secara obyektif, faktor kedaerahan untuk sementara waktu diabaikan.
“Sering terjadi membuat prioritas, terjadi konflik kepentingan. Tidak mudah kita nafikkan, mendahulukan dikotomi putra daerah,” katanya.
Baca Juga: Gawat, Situs Judi Online sekarang Sasar Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan
Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar pendaftar dari Majalengka tidak lulus.
Selain formasi lowongan kerja yang tersedia untuk pelamar dari Majalengka mungkin tidak tersedia, juga mungkin pelamar dari Majalengka tidak memiliki linearitas pendidikan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan.
Sehingga walaupun memaksakan diri mendaftar, by-sistem mereka tidak diterima. Kemudian ketidakseriusan usaha si pelamar, sehingga tidak menyiapkan diri untuk menghadapi tes.
Baca Juga: Rencana DOB Cirebon Timur Segera Terbentuk: DPRD Jabar Siap untuk Membackup
“Ini banyak terjadi, misalnya guru lowongan kerja yang tersedia adalah guru seni budaya, tetapi pelamar ijazanya prakarya,” ujarnya.
Hal sama disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Majalengka M Hanurajasa. Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi logis ketika pola rekrutmen PNS terpusat melalui BKN dengan kuota dari Menpan RB masing masing daerahnya.
Sehingga orang luar Majalengka memiliki hak yang sama untuk mengisi formasi tersebut.(Tati/KC).***