Network
KABARCIREBON- Kasus anak pejabat yang gemar memamerkan harta menjadi sorotan publik. Seperti kasus yang dialami Mario Dandy Satriyo. Bahkan Mario yang disebut-sebut anak pejabat Ditjen Pajak yang viral di media sosial lantaran menganiaya pria di bawah umur bernama David.
Kabarnya, penganiayaan tersebut dilakukan pada 20 Februari lalu. Kasus penganiayaan itu telah diproses hukum oleh Polres Jakarta Selatan. Selain melakukan penganiayaan, dia juga viral karena sering pamer harta di media sosial.
Menangapi hal tersebut, Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon tidak memamerkan kekayaan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Minim APAR, Kebakaran Hebat Landa Pabrik Busa di Arjawinangun Cirebon
“Pejabat yang gemar memamerkan kekayaan bisa melukai hati masyarakat, sekali lagi sangat melukai masyarakat. Sangat tidak pantas,” kata Imron di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Selasa (28/2/2023).
Ia menuturkan, pejabat dengan harta berlebih seharusnya rajin memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, baik secara langsung maupun melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau swasta.
Menurutnya, seluruh fasilitas dan kemewahan yang saat ini dinikmati para pejabat itu bersumber dari pajak masyarakat. Sehingga, tidak alasan lain untuk tidak menjaga amanah tersebut.
“Saya juga tanamkan ke anak-anak saya untuk tidak pamer kemewahan. Cukup hidup sederhana saja,” tegas Imron.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini para pejabat pemerintahan kini menjadi sorotan publik usai salah satu pejabatnya dari Dirjen Pajak Kementrian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ia dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio kepada D, anak pengurus pusat GP Ansor.
Bahkan berawal dari kasus tersebut, publik mencari tahu harta kekayaan ayah Mario. Pasalnya, Mario sendiri kerap memamerkan gaya hidup hedonis di media sosialnya.
Setelah ditelusuri rupanya Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah dari Mario, ternyata memiliki harta kekayaan mencapai Rp 58 miliar. Sehingga dengan kekayaan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium kejanggalan dengan jumlah tersebut, lantaran tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III di Kementerian Keuangan.***
