Network
KABARCIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengakses pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Meski menjadi salah satu pelayanan dasar, tetapi belum bisa dirasakan kemudahannya.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB, H Tanung mengaku, hingga reses terakhir yang dilakukan dirinya di Dapil V, masyarakat masih banyak yang menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait pelayanan dasar.
"Termasuk masyarakat kesulitan mengakses pelayanan Adminduk," kata Tanung, Minggu (7/5/2023).
Sampai saat inipun, aku dia, masih banyak masyarakat di daerahnya yang membuat e-KTP hingga membutuhkan waktu yang lama.
"Bayangkan, untuk membuat e-KTP warga Cirebon Timur sampai membutuhkan waktu yang lama," katanya.
Padahal, menurut Tanung, adminduk bisa diakses lewat online. Artinya, pelayanan harusnya sudah bisa dipermudah. Tapi nyatanya keluhan itu masih tetap ada. Padahal, kata dia, semua berasal dari Disdukcapil. Sebut saja sebelum mengurus bantuan sosial, BPJS, surat kematian, termasuk ke dunia kerja, membutuh KTP dan KK.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Terima Dua Pusaka, Kopiah Hitam Bung Karno dan Tongkat dari Kiai Demak, Apa Maknanya?
Sayangnya, untuk bisa mengaksesnya dirasa sulit oleh masyarakat.
"Jadi kenapa membuat KTP saja masih sulit. Banyak loh, yang mengadu mau memperbaiki pun males jadinya, karena sulitnya mengakses pelayanan adminduk," kata Tanung.
Sebetulnya, lanjut dia, pencetakan e-KTP informasinya sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tapi lagi-lagi, itu sebatas wacana. Faktanya warga masih tetap kesulitan. Kalaupun sekarang, berbasis aplikasi, itupun tidak bisa menyelesaikan masalah.
Baca Juga: Informasi Penting, Ini Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan
Khususnya, kata Tanung, untuk kalangan masyarakat bawah. Yang tidak memiliki kemampuan, mengaksesnya.
"Orang tua, yang tidak punya smartphone. Atau orang tua yang tidak mengerti teknologi, ya pasti kebingungan mereka," katanya.
Selain masalah adminduk, soal jaminan kesehatan pemerintah melalui program KIS pun, menurutnya, di lapangan banyak dikeluhkan warga. Ternyata KIS yang dimiliki masyarakat, sampai sekarang tidak bisa digunakan. Sebab belum aktif.
Baca Juga: Ini Jadwal Salat di Wilayah Kabupaten Kuningan Untuk Hari Senin 8 Mei Bersumber dari Kemenag RI
"Sehingga hal itu membuat masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk pengobatan secara gratis. Percuma dong punya KIS tapi tidak bisa digunakan," kata Tanung.
Selanjutnya, terkait infrastruktur jalan menjadi keluhan warga dalam resesnya. Akses jalan dimana-mana mengalami kerusakan. Berlubang dan kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan.
"Mereka meminta, agar ada perbaikan jalan. Aspirasi yang telah mereka sampaikan kami tampung, untuk nantinya dilaporkan," ungkapnya.
Tentu, kata Tanung, tidak semua akan diakomodir. Terkait perbaikan jalan pun kewenangannya berbeda-beda.
"Yang menjadi kewenangan kabupaten lah yang nantinya akan kita prioritaskan untuk bisa diperjuangkan," kata Tanung.(Ismail)
