Network
"Sejauh ini masyarakat masih ramai pada persoalan isu-isu politik elektoral atau suksesi bukan substansi demokrasi," kata Rosyidin, ketua Lakpesdam NU PC PCNU Kabupaten Cirebon dalam pertemuan Minggu malam tersebut.
Sehingga menurutnya, kapasitas politik dari representasi masyarakat sipil yang concern dengan politik kebangsaan, demokrasi, dan cita-cita masyarakat, menjadi penting.
"Karena selama ini isu kepemiluan didominasi kelompok-kelompok kepentingan yang orientasinya hanya suksesi. Sementara isu-isu demokrasi yang substansial seperti hak warga negara, penyelenggaraan politik, kebijakan publik, solidaritas sosial, sama sekali tidak terdengar. Dari sinilah forum masyarakat sipil diperlukan untuk membahas semua yang tidak sebatas politik elektoral," tuturnya.
Baca Juga: Soal Lahan DPC PDIP, Imron Sebut Putus Komunikasi, Gotas Tawarkan Rp 3 Miliar
Senada dengan hal tersebut, ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Yanyan Fadlullah menyambut baik wacana yang digulirkan JPPR dan Lakpesdam PCNU Kabupaten Cirebon. Menurutnya, isu demokrasi maupun kebangsaan yang substansial dari kepemiluan harus diperkuat.
"Kami menyambut baik ide ini. Memang harus ada konsolidasi strategis dari NU dan Muhammdiyah sebagai representasi kekuatan sipil Indonesia. Dalam konteks sekarang, setidaknya itu akan dapat memberi keseimbangan wacana di tengah suhu politik yang mulai memanas," tutur Yanyan.
Bagi PDPM, forum konsolidasi NU-Muhammadiyah menjadi penting untuk terus dieksplorasi. Ditambah JPPR yang memang concern terhadap kepemiluan, mereka berharap forum tersebut dapat mengisi ruang-ruang diskursus politik di Cirebon.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Notaris HS, Dihadirkan 2 Saksi Ahli
Forum bersama itu diharapkan juga dapat menjadi poros ketiga di antara partai politik dan masyarakat pemilih. Sehingga isu pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi bisa terwujud, khususnya di Kabupaten Citebon.
