Network
KABARCIREBON - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, mempertanyakan kenapa masih banyak jalan rusak, padahal belanja untuk perbaikan jalan di 2022 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nurkholis saat rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di gedung DPRD setempat, Selasa (6/6/2023).
Pertama, Nurkholis mengucapkan selamat atas didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kali ke 8 secara berturut-turut.
Baca Juga: Peran Penting Partai Politik dalam Afirmasi 30% Keterwakilan Perempuan
"Kami haturkan apresiasi khususnya untuk saudara Bupati beserta jajaran eksekutif yang telah bekerja keras," katanya.
Namun, lanjut dia, sebagaimana tercantum dalam tujuan utama APBD Perubahan tahun 2022 yaitu, 'mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM'.
"Apakah tujuan utama itu sudah tercapai setelah realisasi APBD?" ujarnya.
Kedua, kata dia, meskipun realisasi pendapatan APBD 2022 mencapai 99,15%, secara faktual pendapatan tersebut tidak bertambah secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya meminta penjelasan, upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan asli daerah.
Ketiga, kata Nurkholis, menyikapi banyaknya aduan masyarakat terkait jalan rusak yang menghambat pergerakan ekonomi, Fraksi PKS meminta penjelasan mengapa masih banyak jalan yang rusak dari yang ringan hingga parah.
"Padahal realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 lebih banyak dari tahun sebelumnya," ujar Nurkholis.
Baca Juga: Aa Gym Ungkap Ilmu Kelapa, Deddy Corbuzier Terkesima, Ini yang Saya Kagumi dari Aa
Selanjutnya, meski mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, masih terdapat pelayanan dasar yang belum maksimal, salah satunya adalah pelayanan pencatatan sipil terutama KTP yang merupakan hak dasar masyarakat.
Dalam laporan pertanggungjawaban, aku dia, penyerapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih dari 90 persen. Namun tidak tercermin dari pelayanan kependudukan terutama E- KTP.
"Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022," katanya.(Ismail)
