Ia melanjutkan, ternyata dari data-data itu hampir seluruh Indonesia sama seperti yang dialami oleh Pemkab Cirebon. Kalau yang terjadi di Kabupaten Cirebon itu karena data yang tidak sepadan.
Menurut Hilmy, angka Rp 7,1 triliun itu di Pusdatin Kemendagrinya ada dua kemungkinan, yang pertama dashboardnya masih dalam uji coba, kedua mungkin pengiriman dua kali.
"Sekarang sudah diperbaiki, bahwa yang betul Rp 3,58 triliun, jika disepadankan dengan angka Rp 100 miliar, kita di angka tiga koma sekian persen, masih di atas daerah lain di Wilayah 3 Cirebon untuk keberpihakan terhadap kemiskinan," akunya.***