Network
KABARCIREBON- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) yang selaras dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai usai rapat koordinasi akurasi data penerima bantuan sosial secara zoom meeting dengan KPK di Command Center, Kantor Setda, Selasa (5/9/2023).
Hilmy mengatakan, pimpinan KPK menyampaikan bahwa memang harus ada perbaikan data yang selaras dengan data yang dimiliki Pemerintah Pusat. Pasalnya, hasil pengamatan dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon banyak data-data, terutama kemiskinan ekstrem yang belum update.
Baca Juga: Tiga Calon Direktur PAM Tirta Kamuning Kuningan akan Mengikuti UKK
"Misalnya yang sudah meninggal masih tercatat, di Kabupaten Cirebon itu ada potensi mengurangi kemiskinan ekstrem. Karena lebih kurang 81 ribu yang dicatat sebagai kemiskinan ekstrem ternyata kalau diupdate ada potensi di 51 ribu yang dihapus, artinya ini bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem" tutur Hilmy.
Menurut Hilmy, KPK memberikan waktu sebulan kepada Pemkab Cirebon untuk menyelaraskan data. Hal itu berlaku untuk semua daerah, bukan hanya Kabupaten Cirebon.
"Kita diberikan waktu satu bulan untuk memperbaiki data, terutama dari tingkat desa. Karena biasanya, yang ada kesalahan data itu di tingkat desa, misalnya si A sudah meninggal tidak dicatatkan di buku kematian, otomatis masih muncul datanya di pusat," terang Hilmy.
Baca Juga: Selesai Jabat Wagub, Uu Siap Tarung di Dapil Jabar VIII
Karena diberikan waktu sebulan, ucap Hilmy, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon informasinya sudah siap, bahkan sudah terjun ke desa-desa untuk mengupdate data. "Dan hasilnya beberapa desa siap menolkan data kemiskinan ekstrem, karena memang sudah tidak ada," jelas Hilmy.
