Network
KABARCIREBON- Sejumlah pejabat masuk kandidat untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati Cirebon. Salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, namanya mencuat untuk mengisi jabatan tersebut.
Menanggapi hal itu, Hilmy mengatakan, sejumlah nama yang bakal diusulkan untuk menjadi Pj Bupati Cirebon akan keluar pada dua bulan sebelum akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
“Kalau saya prinsipnya, ketika diusulkan dan ditunjuk saya siap. Karena usulan untuk Pj Bupati dari DPRD,” kata Hilmy di Sumber, Selasa (5/9/2023).
Baca Juga: Pemkab Cirebon Diultimatum KPK Agar Perbaiki Data Kemiskinan Dalam Waktu Sebulan Harus Selesai
Hilmy mengungkapkan bilamana terpilih menjadi Pj Bupati Cirebon, ia akan melanjutkan program yang sebelumnya telah digagas atau visi misi pasangan Imron dan Wakil Bupati, Wahyu Tjiptaningsih.
“Belum bisa banyak mengandai-mengandai dan akan bekerja sesuai apa yang diamanatkan saja,” tuturnya.
Seperti diketahui Hilmy Rivai merupakan mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tasikmalaya yang ditunjuk menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Hilmy Rivai menggantikan Rahmat Sutrisno yang diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris daerah oleh Bupati Cirebon.
Pemberhentian tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kota Cirebon saat acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan pratama, Jumat (8/7/2022) lalu.
Menyikapi hal itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pejabat pengganti nanti harus mampu menjalankan visi misi pemerintah daerah, salah satunya menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Desa Jambar dan Sadamantra Kuningan Raih Prestasi Syaembara Desa Digital
"Saya harapkan yang menjadi Pj Bupati merupakan orang yang bisa melaksanakan aturan-aturan program yang sudah ada," harap Imron.
Sementara informasi yang dihimpun KC menyebutkan, dari sejumlah nama Pj kepala daerah yang diusulkan Pemprov Jabar, nama Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai tidak masuk dalam usulan tersebut. Justru Sekda Kabupaten Cirebon (Hilmy Rivai) tidak termasuk nama yang diusulkan Pemprov Jabar.
“Dari usulan Pj kepala daerah, untuk Kabupaten Cirebon malah belum ada nama siapa yang akan diusulkan jadi Pj Bupati. Termasuk Pak Hilmy tidak ada dalam usulan yang dikeluarkan Pemprov Jabar,” ujar sumber KC.
Pemprov Jawa Barat sendiri telah mengusulkan tiga nama calon Pejabat (Pj) Wali Kota Cirebon. Ketiga nama itu adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon H Agus Mulyadi, Kepala Diskominfo Jawa Barat Ika Mardiah dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Dikky Achmad Sidik.
Baca Juga: Selesai Jabat Wagub, Uu Siap Tarung di Dapil Jabar VIII
"Untuk Pj Wali Kota Cirebon usulan dari Gubernur Jawa Barat sudah ada, ada tiga nama, yaitu Kadis Kominfo Jabar, Kadis SDA Jabar, dan Sekda Kota Cirebon," ujar Sekda Kota Cirebon, H Agus Mulyadi.
Menurutnya, Kemendagri baru menetapkan lima wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya selesai pada September, di antaranya Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
Agus menambahkan, jika Pemprov Jabar telah mengusulkan maka nanti tinggal Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri) akan berkirim surat, termasuk ke DPRD Kota Cirebon untuk mengusulkan nama-nama calon Pj wali kota Cirebon. Dalam penentuan Pj wali kota, DPRD juga berhak untuk mengusulkan sejumlah nama.
"Kalau dari provinsi sudah mengusulkan, tinggal nanti 40 hari kerja sebelum berakhir masa jabatan, Kemendagri akan kirim surat termasuk ke DPRD untuk mengusulkan nama calon Pj wali kota," tuturnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan dirinya yang akan dipilih untuk jadi Pj wali kota Cirebon, ia memohon yang terbaik. "Yang terbaik sajalah, kita tunggu nanti dari Kemendagri siapa yang akan ditetapkan untuk jadi Pj wali kota Cirebon," ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, saat ini DPRD masih menunggu proses tahapan dan mekanisme pengusulan Pj wali kota dari Kemendagri.
"Kita masih menunggu itu, baru kita berproses. Mungkin bulan ini terkirim, ketika surat itu sudah ada baru kita masukkan ke dalam agenda di badan musyawarah DPRD," ungkapnya.***
