Network
KABARCIREBON - Pelaksanaan open bidding melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan digelar Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam waktu dekat ini menjadi bahasan panas yang cukup seksi di kalangan birokrasi termasuk para camat.
Apakah seleksi untuk menjaring pejabat eselon II yang berkualitas sekaligus mumpuni sesuai bidang garapannya dilakukan fairplay atau hanya seleksi basa-basi untuk meloloskan calon pemenang yang telah ditetapkan sebelumnya seperti yang disangkakan setiap open bidding.
Wakil Ketua Forum Camat Kabupaten Kuningan, Muhamad Solihin mengaku jika pada pelaksanaan open bidding sebelumnya sempat ingin mendaftarkan diri sehingga telah mempersiapkan berkas-berkas persyaratannya tetapi karena beberapa hal, niatan tersebut diurungkan kembali.
Baca Juga: Open Bidding Kuningan Jangan Sampai Jadi Seleksi Basa-Basi, 4 Jabatan Eselon II Dilelangkan
Dalam pelaksanaan seleksi JPT Pratama sekarang pun, jika dilihat dari sisi persyaratan termasuk usia, Camat Ciawigebang tersebut masih memiliki peluang tapi dirinya menegaskan tidak akan ikut berpartisipasi di dalamnya karena ingin fokus mengurus keluarga khususnya anak.
Begitu juga Camat Cilebak, Sutarno. Pada tahun 2019, ia telah berhasil lolos seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) II bersamaan dengan para pejabat lainnya yang sekarang sudah bertengger menjadi kepala dinas (Kadis).
Seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Uu Kusmana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan), Wahyu Hidayah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), H.M. Mutofid, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Hj. Susi Lusiyanti, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) dan sejumlah pejabat lainnya.
Baca Juga: Empat Jabatan Setara Kepala Dinas di Kabupaten Kuningan Dilelangkan Terbuka
Meski demikian untuk open bidding sekarang ini, dirinya tidak berminat mengikutinya sehingga menyerahkan kepada para pejabat yang masih muda termasuk kalangan camat yang sebagian besar memenuhi syarat guna menjadi pejabat eselon II.
