Network
KABARCIREBON - Isu jual-beli suara cukup marak pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) termasuk pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD) sehingga membuat keprihatinan berbagai pihak. pesta demokrasi tersebut diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024.
Mantan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Kuningan, H. Iskandar Hasan meminta agar para penyelenggara untuk mengikuti sesuai peraturan yang berlaku. Jangan sampai disiasati atau dicari-cari celah kelemahan karena suara rakyat harus dijaga dan jangan dikhianati.
Pemilu merupakan cara paling beradab untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga berbagai pihak yang terlibat di dalamnya baik pemerintah, penyelenggara, para kandidat maupun rakyat harus menjalankan fungsinya masing-masing sebagaimanamestinya.
Baca Juga: Tiba-Tiba Form C1 TPS 4 Ciporang Hilang, Pleno Rekapitulasi Suara di Kecamatan Kuningan Dihentikan
Demokrasi di negara ini termasuk Kabupaten Kuningan mesti ditopang oleh masyarakat berintegritas karena demokrasi itu sendiri tidak akan bermakna jika mentalitas culas, curang dan menghalalkan segala cara terus dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Bedahal dengan pelaksanaan demokrasi di negara-negara maju karena berfungsi secara baik akibat masyarakatnya memiliki tingkat independensi yang tinggi, didukung tingkat pendidikan dan pendapatan yang juga tinggi.
"Di negara ini, mayoritas rakyatnya masih miskin dan berpendidikan rendah sehingga demokrasi yang terjadi hanyalah demokrasi prosedural yang disinyalir sangat kental nuansa transaksionalnya," ucap mantan Rektor Universitas Kuningan (Uniku) dua periode, Kamis 22 Februari 2024.
Baca Juga: Gara-Gara Pemakaman, 7 Developer Perumahan Dipanggil Kadisperkimtan Kuningan tapi 2 Orang Mangkir
Proses demokrasi seperti itu pada akhirnya menghasilkan para pemimpin yang terpilih bukan karena kapabilitasnya melainkan ditenggarai karena kemampuan untuk membeli suara rakyat saja. Maka dari itu tidak heran bila terjadi proses politik berbiaya tinggi yang menjadi pemicu suburnya perilaku koruptif.
