Network
Disamping itu pula, para calon pemimpin perlu membuat payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti perlindungan bagi tenaga kerja lokal, pendidikan keterampilan, pengelolaan dana CSR secara transparan, pengelolaan limbah industri untuk peningkatan peran usaha koperasi dan UKM, dan lain-lain.
"Keempat, peningkatan sektor wisata yang belum terkelola dengan baik, serta sektor-sektor lainnya seperti: pendidikan, kesehatan, budaya dan olahraga," jelasnya.
Selanjutnya poin kelima, lanjut dia, perlu adanya antisipasi dan solusi terhadap beragam tantangan yang bakal terjadi di masa kini dan masa depan.
Langkah antisipatif ini diperlukan untuk menghadapi beragam tantangan yang rumit. Contohnya ketidakstabilan harga komoditas pertanian, peternakan, perikanan, kesulitan pupuk, pelambatan ekonomi, maupun penanganan pengangguran yang tinggi.
Poin keenam, calon bupati harus berjiwa visioner dan berjiwa situasional. Pemimpin visioner itu akan memberikan pemikiran yang jauh kedepan.Sedangkan kepemimpin situasional, berjiwa demokratis, mampu bekerjasama dengan seluruh stake holder dan unsur-unsur masyarakat lainnya.
"Nah, nantinya diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara gotong royong dan menghasilkan solusi-solusi atas masalah yang terjadi,"tegas Juhana saat menjadi pemateri dalam kegiatan temu alumni Himpunan Mahasiswa Majalengka (Himmaka) Cirebon di salah satu rumah makan di Majalengka.
Baca Juga: Relawan Damar Hits Dorong Dani Mardani Maju di Pilwalkot Cirebon
Tak hanya itu, sambungnya, poin ketujuh calon pemimpin harus memiliki rekam jejak yang bagus. Di antaranya yang harus dikuliti itu terkait identitas pribadinya, kredibilitas, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan prestasinya.
Kedelapan, calon pemimpin harus memiliki komitmen moral yang kuat, karena kepala daerah adalah figur yang harus menjadi suri taladan bagi seluruh lapisan masyarakat Majalengka. Jangan sampai calon kepala daerah hobi kegiatan yang dinilai negatif oleh masyarakat.
