Network
KABARCIREBON - Persaingan perebutan rekomendasi Bakal Calon Bupati Kuningan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengerucut pada dua tokoh politisi tapi hingga saat ini masih misterius. Apakah akan jatuh pada Mantan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023, H.M. Ridho Suganda atau Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rana Suparman.
Selama lima tahun terakhir ini, anak mantan bupati legendaris, H.M. Ridho Suganda sangat mengetahui kondisi kota kuda sehingga ketika dipercaya memimpin Kabupaten Kuningan lima tahun ke depan, telah mempersiapkan Visi Kuningan JEMBAR tahun 2028.
"Jembar dalam bahasa Sunda berarti berlimpah atau kaya. Kata jembar itu sendiri merupakan singkatan dari 'Jadi EMas Jawa BARat'. Artinya, Kuningan akan berusaha keras menjadi 'emasnya atau menjadi unggulannya Provinsi Jawa Barat tahun 2028," ucap H.M. Ridho Suganda, Senin 20 Mei 2024.
Menurut ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuningan, untuk mewujudkan visi tersebut dirancang beberapa misi untuk menyukseskannya. Yakni, menata dan memperkuat kemampuan fiskal (anggaran pendapatan dan belanja daerah/APBD) daerah sebagai penopang utama pembangunan daerah.
Percepatan reformasi birokrasi daerah yang berintegritas, amanah, berwawasan teknologi dan berorientasi melayani rakyat, membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berkualitas tinggi berbasis peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan serta peningkatan produktifitas ekonomi rakyat.
Meningkatkan produktivitas daerah berbasis agropolitan dan pariwisata alam serta membangun keunggulan daerah dengan target pencapaian masuk 10 besar indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Barat karena sampai saat ini baru menempati urutan ke-17 dari 27 provinsi kabupaten dan kota.
Baca Juga: Dibuat Gembira, Ratusan Peserta UKT PBSS Kuningan Nikmati Keindahan Sawah Lope Cikaso
Sedangkan program unggulan yang akan digarap guna merealisasikan misi tersebut meliputi penataan perencanaan pembangunan dan fiskal daerah berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, pemantapan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik berbasis information technology (IT) atau teknologi informasi.
Pengembangan desa pertumbuhan berbasis agropolitan dan pariwisata alam berwawasan konservasi, pengembangan industri pengolahan (agrobisnis) berbasis sumberdaya lokal, peningkatan insfrastruktur sosial, kesehatan dan pendidikan untuk melayani seluruh rakyat serta peningkatan kualitas dan karakter aparatur birokrasi daerah.(Iyan Irwandi/KC)***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
