Network
KABARCIREBON - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pusat Jajanan Serba Ada/Pujasera dan Parkir (Puspa) depan Hotel Grand Cordela mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penataan wilayah Jalan Pertokoan Siliwangi karena berakibat terusirnya mereka di jalur tersebut.
Hal itu tidak hanya berakibat munculnya persoalan seputar keluhan sepinya pembeli karena dilokalisasi berjualan di eks kampus Sekolah Dasar Negeri (SDN) 17 Kuningan saja tetapi berbagai persoalan yang perlu disikapi serius di tengah upaya mencari jalan terbaik demi kebaikan bersama.
"Sebenarnya banyak permasalahan terjadi akibat kebijakan pemindahan PKL dari Jalan Pertokoan Siliwangi ke eks kampus SDN 17 Kuningan," ujar pengurus Paguyuban PKL Puspa Siliwangi, Ahim Ibrahim diamini beberapa pedagang lainnya di hadapan Mantan Wakil Bupati Kuningan, H.M. Ridho Suganda di kediamannya, Kamis 13 Juni 2024.
Baca Juga: Pilkada Kuningan, Ridho Suganda Tahu Etika dan Menghargai Keluarga H. Acep Purnama
Keluhan secara umum para PKL, lanjut mantan Ketua Paguyuban PKL Siliwangi Barat, bahwa sementara ini permasalahan yang mencuat dan dirasakan langsung oleh para pedagang adalah biaya listrik sebesar Rp4 juta per bulan padahal listrik digunakan pula oleh pihak penyelenggara hiburan musik di daerah setempat.
Ditambah lagi, pembayaran air sebesar Rp1 juta dan tiba-tiba ada tambahan permintaan pembayaran pengangkutan sampah yang dilakukan setiap dua kali dalam seminggu sebesar Rp3 juta dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua beban pembayaran tersebut ditangani oleh para pedagang melalui iuran bersama di tengah sepinya pembeli.
Namun sebenarnya, ada berbagai persoalan lainnya yang perlu disikapi. Yakni, berdasarkan pendataan yang dilakukannya beberapa kali, total PKL dari Pertokoan Siliwangi Barat dan Siliwangi Timur hanya 167 orang tetapi saat pindah ke kawasan Puspa Siliwangi malah menjadi 194 pedagang atau bertambah 27 orang.
Maka dari itu, pihaknya pun sempat melakukan audensi dengan salah satu kepala bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) guna mempertanyakan hal tersebut. Karena tidak mungkin ada penambahan jumlah PKL tanpa adanya rekomendasi atau yang memfasilitasi dari pihak-pihak tertentu.
Bahkan berdasarkan informasi yang diperolehnya beserta pedagang lainnya, ada sebagian lapak atau tempat jualan yang diduga diperjualbelikan. Seperti pedagang rokok dengan lapak kecil di bagian depan diisukan membayar sebesar Rp500 ribu, pedagang lain sekitar Rp1 juta dan ada pula pedagang buah-buhan yang dikabarkan mencapai Rp10 juta tetapi mendapatkan lapak yang lebih luas dibandingkan yang lainnya.
Padahal saat hendak dipindahkan dari Jalan Pertokoan Siliwangi, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan menjanjikan bahwa akan mengakomodir para pedagang eks jalur setempat dengan posisi satu lapak satu pedagang. Namun yang terjadi, satu lapak diisi oleh dua pedagang sehingga tempatnya sempit sekaligus sulit untuk menjajakan barang dagangan agar dapat dilihat oleh warga yang berkunjung ke kawasan Puspa Siliwangi.
Baca Juga: Tiba-Tiba Ada Pungutan Sampah Rp3 Juta, Para PKL Puspa Siliwangi Kuningan Ngadu ke H.M. Ridho Suganda
Dengan kondisi demikian, pendapatan pun turun hingga 90 persen sehingga biasanya pulang ke rumah mendapatkan hasil yang cukup lumayan sekarang justru sebaliknya. Namun demi bertahan hidup, ia secara pribadi pun sempat meminjam uang kepada sanak saudara agar keperluhan rumah tangga dapat terpenuhi.
"Aneh. Jumlah asli adalah 167 PKL tetapi membengkak menjadi 194 pedagang sehingga sisanya 27 orang dari mana?. Karena ada pula PKL yang biasa berjualan di sekitar Jalan Rumah Sakit Juanda tetapi sekarang berdagang di kawasan Puspa Siliwangi," ucap pedagang asesoris.
Kepala Bidang Pedagangan Diskopdagperin Kuningan, Asep Tomi Novian ketika dikonfirmasi mengaku data PKL di kawasan Puspa Siliwangi belum fiks karena baru ada 196 pedagang. Hal itu diakibatkan banyak yang belum menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagaimanamestinya.
Sedangkan bertambahnya jumlah pedagang di kawasan Puspa Siliwangi akibat ketika Pasar Siliwangi Barat direnovasi, banyak dari PKL yang tidak berjualan lagi. Namun saat hendak dipindahkan, mereka pun berdatangan. Tadinya, kepala Diskopdagperin menginginkan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi disarankannya cukup menggunakan surat keterangan huni saja supaya datanya sesuai dengan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Berkaitan dengan dugaan penjualan lapak, ia dan kepala dinas pernah mendengarnya tetapi ketika diminta surat penyataan hal tersebut, belum ada satu pun para pedagang yang menyerahkannya. Di lain sisi, dirinya tengah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklatpim) 3 di Bandung sehingga jabatannya dipelaksanatugaskan (di-Plt-kan) kepada kepala bidang lain (Kabid).
"Jujur saja, saya kurang tahu kalau ada dugaan penjualan lapak karena permasalahan ini pun sudah pernah dibahas dengan Pak Kadis. Sementara sudah 2 bulan, saya tengah mengikuti Diklatpim 3 di Bandung. Ketika ada waktu libur, saya juga berusaha untuk mengecek perkembangan para PKL kawasan Puspa Siliwangi," tuturnya. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
