Dave Laksono Raih Gelar Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan RI

- 5 Januari 2024, 14:16 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan. /IST /

KABARCIREBON - Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Dave lulus dengan predikat Cumlaude dengan tesis "Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara'.

Hadir dalam sidang terbuka tersebut Retno Marsudi (Menlu RI), Agung Laksono (Anggota Wantimpres RI), Hinca Siburian (Kepala BSSN), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin RI), Jerry Sambuaga (Wamendag RI), Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI), Nurul Arifin (Anggota Komisi I DPR RI), Bobby Rizaldi (Anggota Komisi I DPR RI), Ace Hasan Syadzily(Ketua DPD Partai Golkar Jabar), dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.

Baca Juga: Update Tabrakan KA di Bandung, Korban Tewas 4 Orang Petugas KA, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat

Dalam tesisnya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kemhan dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.

"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk mensukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ujar Kang Dave, sapaan akrab Dave Akbarshah Fikarno.

Ia mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan TKDN. 

Baca Juga: Kronologis Tabrakan Kereta Api di Bandung, KA 66 Turangga Vs KA Bandung Raya yang Sebabkan Masinis Tewas

"Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ucapnya.

PDB, kata dia sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. 

Halaman:

Editor: Fanny Crisna Matahari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x