Network
KABARCIREBON - Kurikulum Merdeka merupakan langkah inovatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran, tetapi juga menekankan pada kualitas dan relevansi materi ajar. Dengan berbagai tantangan di lapangan, Kemendikbudristek terus mengembangkan dukungan melalui program-program strategis, salah satunya adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Platform Merdeka Mengajar adalah inisiatif digital yang menyediakan berbagai perangkat ajar, seperti buku teks, modul, dan instrumen asesmen kelas. PMM juga memfasilitasi pembentukan komunitas belajar yang menghubungkan sekolah dengan narasumber praktik baik dari berbagai daerah. Dengan fitur ini, guru dapat mengakses sumber daya yang selalu diperbarui, sehingga pengajaran menjadi lebih efektif dan up-to-date.
Kemendikbudristek juga meluncurkan program Guru Penggerak (PGP), Sekolah Penggerak (SP), dan SMK Pusat Keunggulan (PK) yang melatih guru dan kepala sekolah untuk menjadi narasumber praktik baik Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan menghadapi tantangan pendidikan di lapangan. Program pelatihan ini juga mencakup bidang spesifik seperti informatika, bahasa Inggris, PJOK, PAUD, dan pendidikan inklusi.
Baca Juga: Sesuai Rumor Sebelum Seleksi, Dewas RSUD'45 Terpilih Jadi Dewas PAM Tirta Kamuning Kuningan
Kurikulum Merdeka memastikan transformasi pembelajaran tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di daerah tertinggal. Awan Penggerak, salah satu inisiatif Kemendikbudristek, memungkinkan guru di daerah tanpa koneksi internet stabil untuk mengakses perangkat ajar secara offline. Hal ini memastikan kesetaraan dalam kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Lebih dari 15 juta buku bacaan berjenjang telah didistribusikan ke ribuan PAUD dan SD di daerah tertinggal. Selain itu, pelatihan untuk mengelola dan menggunakan buku dalam pembelajaran juga diberikan. Program ini telah menjangkau lebih dari 502 kabupaten/kota di 38 provinsi, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menjadikan literasi dasar lebih mudah diakses oleh semua anak Indonesia.
Kurikulum Merdeka juga mengurangi beban administratif guru dengan hanya mewajibkan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan dan rencana pembelajaran (RPP) yang sederhana. Sesuai Permendikbudristek No. 16/2022 tentang Standar Proses, RPP bahkan bisa dibuat hanya satu halaman. Langkah ini memberikan lebih banyak waktu bagi guru untuk fokus pada inovasi pengajaran.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski banyak capaian positif, implementasi Kurikulum Merdeka tidak lepas dari tantangan. Beragam kondisi di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, perbedaan tingkat kompetensi guru, hingga adaptasi terhadap teknologi baru, menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas, sangat dibutuhkan.
