Network
KABARCIREBON-Jelang Pemilu 2024 DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Majalengka mulai memanaskan mesin politiknya. Salah satu langkahnya dengan menggelar Sekolah Politik Perempuan dengan mengusung tema perempuan pembangunan bergerak.
Hadir pada kesempatan itu Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat H Pepep Saeful Hidayat sebagai pembicara utama. Termasuk Ketua WPP Hj Neng Modina Ruhyat dan Sekretaris DPW PPP Jawa Barat Zaini Shofari.
"Program pelatihan yang sudah digelar ini, dalam rangka penguatan konsolidasi dan peningkatan SDM prempuan pembangunan jelang Pemilu 2024,"kata Ketua DPC PPP Kabupaten Majalengka M Fajar Shidiq, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis 2 Februari 2023.
Menurut dia, PPP akan lebih fokus dalam melaksanakan konsolidasi sebanyak-banyaknya terhadap semua pemilih baik milenial maupun kaum perempuan, dalam menopang suksesi pemenangan Pemilu Legislatif 2024.
"Sekolah politik tersebut bertujuan agar kader perempuan PPP bisa mengawal isu-isu tentang perempuan yang berkembang di Majalengka,"kata anggota DPRD Majalengka ini.
Fajar menengaskan, untuk Pemilu 2024 saat ini PPP sudah memenuhi kuota 30 persen pengurus dari kalangan perempuan. Langkah selanjutnya, PPP bisa mendorong kader-kader perempuan untuk bisa duduk di parlemen baik di DPRD Majalengka, DPRD Provinsi maupun DPR RI.
"Kami PPP memperhatikan betul kaum perempuan, oleh karenanya ke depan kita butuh kader-kader perempuan yang kuat dan tangguh. Dan bisa melakukan hal kecil dan kehadirannya dapat dirasakan masyarakat,"harapnnya.
Dia menambahkan, sekolah politik perempuan ini diikuti oleh puluhan peserta dari perwakilan seluruh PAC di Kabupaten Majalengka serta masyarakat pada umumnya. "Kehadiran perempuan di politik bukan hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan kuota 30 persen, namun perempuan di parlemen itu juga harus memiliki kompetensi dan memiliki kualitas yang lebih baik dari kaum adam,"jelasnya.
Ketua DPW PPP Jawa Barat H Pepep Saeful Hidayat menjelaskan, perempuan perlu mengisi kancah politik guna meningkatkan kualitas demokrasi. Saat ini, partisipasi keterwakilan perempuan di Jawa Barat terbilang sangat rendah dalam mengisi ruang-ruang publik. Oleh karena itu, perlu diadakan pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik.
"Pendidikan politik perempuan tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu mempengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat," kata Pepep.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini pun menyatakan, pendidikan politik perempuan PPP ini merupakan bagian dari upaya menyadarkan para perempuan Majalengka agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di kancah politik. Karena tidak tersedianya pendidikan politik khusus bagi perempuan sangat berdampak pada kualitas kader politik perempuan. Sehingga kerap kali perempuan merasa kurang percaya diri atau takut terjun ke dalam dunia politik.
"Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di ruang publik sangat penting untuk pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan sistem demokrasi. Sebab perempuan harus tercerahkan agar memahami betul akan pentingnya politik sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pro terhadap kepentingan perempuan, tidak diskriminatif," jelasnya.(Jejep).***
