KABARCIREBON - Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI) melakukan aksi unjuk rasa (demo) terkait jalan rusak di Kabupaten Cirebon, Senin 8 Mei 2023.
Mereka berunjuk rasa di Depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka juga mengkritisi 4 tahun kepemimpinan Imron Rosyadi selaku Bupati Cirebon. Unjuk Rasa dipimpin Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI) Rizki Akbarianto Binas.
Unjuk rasa juga sekaligus dalam rangka refleksi dan evaluasi Pemkab Cirebon, demi terciptanya Kabupaten Cirebon yang lebih baik.
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa melakukan orasi tentang sejumlah masalah di Kabupaten Cirebon terutama jalan rusak, lalu menyanyikan lagu-lagu perjuangan, kemudian aksi teatrikal (Shalat Mayit) sebagai representasi dari matinya fungsi bupati, sumpah Mahasiswa Indonesia dan pembacaan tuntutan.
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mendesak bupati segera melakukan perbaikan jalan kabupaten secara menyeluruh. Kemudian, menuntut bupati agar segera mencari solusi atas tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Hari Ke-8, DPD PKS Indramayu Ajukan Berkas Persyaratan Bacaleg
Tuntutan lainnya, mendesak Bupati untuk segera berkordinasi dengan jajaran APH, dinas terkait, dan semua lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Kemudian, kami juga mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pungutan liar di Kabupaten Cirebon," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI) Rizki Akbarianto Binas dalam rilisnya yang diterima Kabar Cirebon, Rabu 9 Mei 2023.
Baca Juga: 214 Santri Ponpes Binaul Ummah Kuningan Diwisuda Didorong Menjadi Generasi Qurani
Kemudian, Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia meminta Bupati Imron mengevaluasi kenerja kepala Dinas PUPR. Karena, mahasiswa menilah, kepala Dinas PUPR telah lalai dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta Bupati Imron mengevaluasi dan menyoroti kinerja kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mahasiswa mendapati sejumlah temuan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan di Kabupaten Cirebon.
"Apabila tidak ada tindakan dan perbaikan dalam waktu 7x24 jam pasca aksi demonstrasi di Kantor Bupati Cirebon, kami akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber, OMBUDSMAN RI dan melakukan aksi demonstrasi dengan eskalasi masa yang lebih besar," tambahnya.***