KABARCIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso usai rapat kerja bersama BPKPD di ruang serbaguna I gedung DPRD, Selasa (9/5/2023).
Karso menilai, BPKPD kurang dalam memetakan sektor-sektor yang sebenarnya begitu potensial untuk meningkatkan PAD.
Baca Juga: Telkomsel Ajak Pelanggan di Enam Kota Jabar Ini untuk Upgrade ke 4G/LTE, Tanpa Ganti Nomor
Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Komisi II sudah memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya meminta BPKPD melakukan kajian untuk optimalisasi PAD. Akan tetapi, hal tersebut belum direalisasikan.
"Kami sudah beberapa kali merekomendasikan, misal untuk pendapatan dari sektor parkir, kemudian restoran dan hotel, itu mohon dibuatkan kajian. Sehingga kita tahu persis potensi sebenarnya seperti apa. Ini tidak pernah,” kata Karso.
Kajian semacam ini sangat penting. Sebab, kata Karso, untuk mendongkrak PAD Kota Cirebon seharusnya bisa dilakukan dengan memaksimalkan sejumlah sektor. Mulai potensi pajak dari aktivitas perdagangan, jasa, dan sebagainya.
Baca Juga: Mundur dari Partai Gerindra Belum Diparipurnakan, Affiati: Saya Masih Anggota DPRD
Terlepas dari hal tersebut, lanjutnya, tanpa kajian pun Komisi II bisa mendorong peningkatan PAD dari sektor pelelangan ikan di Kejawanan. Hasilnya, pendapatan yang semula hanya Rp 200 juta kini naik sampai Rp1,3 miliar.
"Sudah berpuluh-puluh tahun itu hanya maksimal Rp200 juta. Ketika kami coba kerjakan dengan mengkaji data saja, dalam satu tahun berikutnya langsung meningkat 650 persen atau menjadi Rp1,3 miliar,” ujarnya.
Hingga saat ini, Karso masih menunggu keberanian dari pihak BPKPD melakukan inovasi untuk mendongkrak PAD Kota Cirebon. Mengingat, sudah banyak di daerah lain yang bisa melakukannya.
Baca Juga: Affiati Targetkan Dapat Lebih dari 5 Ribu Suara di Pileg 2024 Lewat Partai NasDem
"Artinya ini tinggal ada keberanian tidak, mengubah pola kerja yang selama ini berjalan. Kami menginginkan seperti itu. PAD Kota Cirebon itu luar biasa, tapi selagi pelakunya, tataran pelaksana dan kebijakannya seperti ini akan sangat susah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah BPKPD Kota Cirebon, Hermilian Eka menyambut baik masukan yang telah disampaikan Komisi II. Eka sepakat bila potensi PAD harus dioptimalkan.(Fanny)