KABARCIREBON - Warga Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon meminta agar pemerintah daerah (pemda) lebih mengoptimalkan penanganan stunting.
Hal itu menjadi aspirasi masyarakat setempat saat kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Hanifah, belum ini.
Seperti diketahui, angka stunting di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Pemerintah pun sedang berupaya untuk terus menekannya. Beragam program mulai digulirkan. Mulai dari pemberian makanan tambahan dan lainnya.
Dalam reses tersebut, Ketua RT 1 Desa Bulak, Titin menyampaikan keluhan soal stunting. Menurutnya, Kecamatan Arjawinangun pun menjadi salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang menyumbangkan permasalahan stunting.
Persoalan itu, kata dia, tidak lepas akibat dari menurunnya daya beli masyarakat pada kebutuhan pangan. Meskipun upaya penurunan stunting tengah digalakkan pemda namun dianggapnya belum optimal.
"Upaya seperti pemberian sembako maupun makanan tambahan untuk balita dan kanak-kanak itu menurut saya tidak cukup. Hanya dengan bantuan pangan sagerakan saja," katanya.
Menurutnya, perlu dipikirkan bagaimana para orang tua mendapatkan pekerjaan agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya.
"Mohon bantuan bu dewan bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah agar dapat memfasilitasi permodalan UMKM bagi masyarakat Desa Bulak," lanjutnya.
Ketua RT 3, Sajudi menyampaikan hal lain. Tentang pendidikan. Menurut dia, pendidikan yang baik adalah modal dasar manusia utk meningkatkan kemandirian. Faktanya di Desa Bulak masih sedikit warga penduduk yang dapat melanjutkan sekolah, apalagi sampai perguruan tinggi.
Baca Juga: Jabatan Staf Ahli Bupati Kuningan Paling Diburu oleh Pelamar Open Bidding
Penyebabnya banyak. Salah satunya lantaran mahalnya biaya pendidikan. Muaranya karena faktor ekonomi keluarga. "Walaupun ada program wajar 9 tahun, masih banyak sekolah yang memungut bayaran dengan bermacam-macam alasan," katanya.
Faktor ekonomi yang terbatas juga, lanjut dia, menjadi alasan sehingga mereka tidak melanjutkan sekolah dan memilih bekerja untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.
Ia pun meminta agar DPRD bisa menjembatani untuk memberikan kursus gratis kepada masyarakat tidak mampu melanjutkan sekolah.
Baca Juga: 10 Pejabat Open Bidding Kuningan Diujikompetensinya oleh Penguji BKD Provinsi Jawa Timur
Menanggapi hal itu, politisi PKB, Hj Hanifah pun mengaku sudah mendokumentasikan semua keluhan dan aspirasi masyarakat di dapilnya. Komitmennya jelas, untuk bisa segera ditindaklanjuti.
"Semua aspirasi yang telah disampaikan, akan dibawa ke gedung dewan, untuk disampaikan kepimpinan. Dan dibahas di rapat kerja bersama pemerintah daerah melalui mitra kerja di setiap komisi," ungkapnya.(Ismail/KC)