KABARCIREBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar didaulat menjadi narasumber dalam worksop bertemakan,'Hingar Bingar Tahun Politik, Pentingkan Bagi Pemerintah Daerah Pemda'.
Kegiatan ini diselenggarakan Harian Umum Kabar Cirebon sebagai rangkaian kegiatan rapat kerja (Raker) di Hotel Mountana Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Sabtu-Minggu, 16-17 Desember 2023.
Pada pemaparan materi yang disampaikan orang nomor tiga di kota tersebut dipandu langsung oleh Pimpinan Redaksi Harian Umum Kabar Cirebon, Taufik Hidayat dengan disaksikan Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat, Alamsyah S. Wibowo serta puluhan wartawan media setempat perwakilan dari tiap-tiap daerah di wilayah III Cirebon.
Baca Juga: Iyan Irwandi Mengundurkan Diri, Nunung Melenggang Kembali Menjadi Ketua PWI Kuningan
Di sela-sela pemaparannya tersebut Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kuningan tersebut mengakui bahwa tahun politik tahun 2024 baik pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan daerah (DPD), anggota legislatif dari semua tingkatan maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat penting bagi pemda.
Pasalnya, pada tahun-tahun politik terjadi peningkatan aktivitas politik, kampanye dan diskusi mengenai kebijakan serta pilihan pemimpin. Pemilu yang dijadwalkan pada tahun tersebut seringkali menjadi fokus utama. Tahun politik dapat memiliki dampak besar pada dinamika politik dan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.
Tahun politik menjadi sorotan publik dalam penentuan pemimpin negara maupun pemimpin daerah karena akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Dalam pesta demokrasi sebelumnya, partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi di atas 70 persen sehingga diharapkan Pemilu tahun 2024 pun bisa lebih meningkat.
Baca Juga: Seminar Menjadi Orangtua Hebat dalam Membersamai Fase Perkembangan Anak Remaja Kuningan
Sehingga hal ini perlu ada keterlibatan berbagai pihak untuk bersama-sama menyukseskannya agar stabilitas politik dapat terjaga dengan baik. Apalagi berdasarkan survei, diperkirakan sekitar 30 persen-40 persen adalah pemilih pemula yang perlu diberikan pendidikan politik sebab merupakan hak dan tanggung jawab selaku warga negara. "Ingat, hasil Pemilu dapat mengubah tatanan masyarakat sehingga saya tegaskan lagi bahwa hal tersebut sangat penting bagi pemda," tuturnya.
Menurutnya, dari hasil pemilu akan terjadi perubahan kebijakan publik, stabilitas ekonomi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesejahteraan sosial, hubungan internasional serta partisipasi politik dan kesadaran masyarakat secara umum.
Sedangkan langkah yang dilakukan pemerintah di sela-sela hingar bingar tahun politik ini, lanjut ketua DPK Korps Pegawai Negeri (Korpri), adalah melakukan berbagai langkah strategis. Meliputi, penjaminan kepastian hukum dengan memastikan bahwa proses Pemilu dan kampanye politik berlangsung sesuai hukum yang berlaku. Serta memastikan bahwa peraturan dan prosedur pemilu jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait.
Baca Juga: Konferensi PWI Kuningan Digelar Hari Kamis, Ada 8 Syarat Bagi Calon Ketua Sesuai Peraturan Dasar
Transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang transparan mengenai proses politik, pemilu dan kebijakan pemerintah serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye dan transparansi pendanaan politik.
Pendekatan inklusif dengan mendorong partisipasi politik yang inklusif, termasuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan memastikan representasi yang seimbang. Serta mempromosikan dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan sekaligus mengurangi ketegangan politik.
Keamanan dan penanganan konflik dengan memastikan keamanan selama proses pemilu dan mengatasi potensi konflik secara cepat dan efektif. Serta membangun dan memelihara hubungan yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat.
Baca Juga: Pimda Nyawah Episode 8, Pj Bupati Kuningan Tekankan Pendidikan Ramah Anak
Pendidikan pemilih dengan cara melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman pemilih mengenai calon, partai dan isu-isu politik. Serta memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan dapat membuat keputusan yang terinformasi.
Kontrol media dan kebebasan pers dengan menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa media melaksanakan peran pengawasan dengan adil dan seimbang. Serta menetapkan regulasi yang mendukung etika jurnalistik dan melibatkan media sebagai mitra dalam pendidikan politik.
Reformasi institusi dengan melakukan reformasi kelembagaan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam proses politik serta menegakkan aturan dan etika di lembaga-lembaga pemerintah.
Baca Juga: Maling Tewas Digebukin Massa, Satu Tersangka Lagi Warga Indramayu Masih Dirawat di RSUD'45 Kuningan
Pemantauan internasional dengan menerima pemantau internasional selama pemilu untuk meningkatkan legitimasi dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil. Serta berkomunikasi secara terbuka bersama pihak internasional dan menerima rekomendasi konstruktif.
Dialog publik dengan mendorong dialog terbuka antara partai politik, kelompok masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun konsensus. Menciptakan forum dialog yang memfasilitasi interaksi antara berbagai pihak.
Khusus bagi kalangan ASN di Kabupaten Kuningan, pihaknya melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN, melakukan ikrar bersama dan penandatanganan fakta intergritas netralitas ASN, membentuk tim pengawasan internal, menegakan kode etik maupun disiplin ASN, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan netralitas ASN.
Hal itu semua mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 September 2022 tentang pembinaan dan pengawasan ASN agar tetap netral dalam Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Di akhir pemaparan, terjadi diskusi dinamis yang berkaitan dengan Pemilu khususnya ASN dan peran serta media massa. Sekda menegaskan bahwa dirinya akan kembali menghidupkan program lama untuk melindungi wartawan-wartawan yang memiliki media massa sesuai ketentuan aturan. Yakni bakal menerbitkan lagi kartu liputan daerah (Karlipda) yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bupati Kuningan. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News