KABARCIREBON - H. Yanuar Prihatin maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan bukanlah tanpa alasan kuat. Ia melihat dan memahami Kabupaten Kuningan termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang perkembangannya relatif lambat karena dihadang sejumlah masalah yang serius.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H. Yanuar Prihatin ditunjuk menjadi Calon Bupati Kuningan periode 2024-2029 oleh Dewan Pimpinanan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) karena dirinya harus menyelesaikan segudang permasalahan serius yang selama ini menghadang Kota Kuda.
"Saya terdorong untuk turut membenahi, memperbaiki, menyempurnakan, mengembangkan dan jika perlu melakukan langkah terobosan untuk mengatasi beberapa masalah akut. Saya pun sudah mempersiapkan lima pondasi perubahan Kuningan," ujar H. Yanuar Prihatin, Kamis 23 Mei 2024.
Baca Juga: Ingatkan Utang Sekitar Rp500 Miliar, Ridho Suganda Sindir Kuningan Butuh Pemimpin Bukan Aktor
Ia membeberkan permasalahan serius yang dihadapi Kabupaten Kuningan. Yakni, angka kemiskinan masih cukup tinggi sekitar 12,12 persen dari total penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka penggangguran terbuka mencapai sekitar 9,81 persen dari total angkatan kerja sebesar 530.825 orang. Belum lagi terhitung penggangguran 'tersembunyi' karena kemungkinan jumlahnya bisa lebih besar.
Tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah mencapai 51,42 persen, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 15,82 persen, lulusan sekolah menengah atas (SMA) 13,7 persen, sekolah menengah kejuruan (SMK) 8,21 persen dan 10,58 persennya lagi adalah lulusan Diploma I/II/III/perguruan tinggi.
Struktur anggaran daerah juga sangat timpang. Dari total pendapatan sekitar 2,8 triliun, sebagian besar masih ditopang oleh transfer pemerintah pusat 77,73 persen, pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 13-15 persen saja.
Baca Juga: Rekomendasi Calon Bupati Kuningan Tidak Jatuh ke Sekda atau pun Ketua PKB Namun Pada Sosok Ini
Pendapatan sebesar itu habis untuk belanja operasional pemerintah daerah (Pemda) sekitar 78,88 persen. Termasuk belanja pegawai yang mencapai 48,68 persen. Jadi, hanya 6,88 persen digunakan untuk belanja modal (termasuk belanja insfrastruktur jalan, bangunan, tanah dan sebagainya). Belum lagi soal defisit anggaran yang membengkak hingga ratusan miliar.
Problem lain adalah terbatasnya kemandirian desa. Dari 361 desa di Kuningan hanya sebagian kecil saja yang berstatus Desa Mandiri. Artinya sebagian besar desa lainnya masih harus didorong menjadi desa yang lebih kuat mandiri, maju dan mampu membangun desanya atas dasar prinsip partisipasi, kemandirian, inovasi dan kreativitas. Termasuk perlunya peningkatan penghasilan dan pendapaatan bagi aparatur pemerintah desa agar mereka bisa bekerja lebih giat.
Infrastruktur fisik masih banyak yang tidak layak, rusak dan terbengkalai. Dari total kurang lebih 800 km jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sekitar 180 km dalam keadaan rusak secara bervariasi (ringan, sedang dan berat). Terutama jalan desa dan jalan penghubung antar desa/kecamatan. Ditambah pula, kerusakan sarana/prasarana pendidikan, irigasi, pasar rakyat, rumah tidak layak huni dan sebagainya.
Baca Juga: Teteh Aling Rela Turunkan 10 Kg demi Ikut Kejuaraan Silat Popwilda di Kuningan, Ini Kisahnya
Terbatasnya peluang investasi bagi para pemodal. Peluang investasi di Kabupaten Kuningan masih didominasi peternakan, perkebunan, kuliner, ekowisata, sektor industri rumah tangga dan pendidikan. Umumnya dalam skala yang masih terbatas. Manajemen investasi di daerah masih belum dikelola dengan optimal untuk mendatangkan minat investor berusaha.
Masalah lainnya adalah soal kualitas manusia. Kualitas manusia yang dimaksud di sini lebih merujuk pada watak, karakter, mental, juga kemampuan teknikal, manajerial dan kepemimpinan. Faktor-faktor ini masih harus dioptimalkan pada diri masyarakat dan aparatur Pemda/pemerintah desa (Pemdes) supaya tercipta kondisi psikologis yang memungkinkan pembangunan dan pemberdayaan Kuningan jauh lebih cepat.
Selain itu, harus diakui Kabupaten Kuningan belum memiliki grand design pembangunan dan pengembangan wilayah secara tepat, fokus dan komprehensif. Arah dan program pemerintah daerah terkesan sporadis, parsial dan tambal sulam. Pembangunan mutlak membutuhkan grand design pengembangan yang tepat, fokus, jelas, terukur, terarah dan komprehensif. Kabupaten Kuningan memerlukan blue print baru sebagai peta jalan (road maps) untuk penataan dan kemajuan daerah secara bertahap dan berkesinambungan. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News