Network
CIREBON, (KC Online).-
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mendapatkan Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor Perlindungan Program Jamsostek kepada Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Terbanyak.
Penghargaan atas terdaftarnya 150.842 tenaga pendidik bidang keagamaan itu diberikan langsung Yusuf Ngadri selaku Direktur Operasional MURI kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin di Bandung.
Penganugerahan rekor MURI ini merupakan bukti atas kepedulian dan komitmen yang tinggi dari Pemprov Jawa Barat dalam melindungi pekerja terutama tenaga pendidik keagamaan.
Diawali dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/Kep.262-Kesra/2021Tahun 2021 tentang Penerima Jaminan Sosial Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan, Pemprov Jabar selanjutnya mendaftarkan sekaligus membayarkan iuran kepada 150.842 tenaga pendidik keagamaan ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJAMSOSTEK untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah terhitung bulan Juni 2021.
Di tempat yang berbeda, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon Mulyana mengungkapkan, atas penganugrahan Rekor MURI ini, kantor BPSJ yang memiliki wilayah operasional empat kabupaten dan satu kota mendapatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik bidang keagamaan, dengan sejumlah sebanyak 18.977 peserta.
"Dengan adanya penambahan kepesertaan, kami memiliki tugas untuk memberikan sosialialisasi kepada peserta atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal manfaat yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan termasuk prosedur dalam pengurusan klaim jika terjadi resiko pada peserta, ini sudah kami komunikasikan dengan UPD Kemenag Kabupaten/Kota untuk dapat membantu dalam memberikan pemahaman atas program BPJS Ketenagakerjaan," papar Mulyana.
Menurutnya, dengan adanya penganugrahan Rekor Muri tersebut merupakan bukti nyata pemerintah hadir dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk perlindungan jaminan sosial.
"BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat yang didapat, serta tetap menjunjung tinggi dan selalu berupaya memberikan kelancaran yang terbaik bagi peserta. Untuk kelancaran dan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial dilapangan tentu BPJS Ketenagakerjaan perlu dukungan penuh dari Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya," ujarnya.(Epih)
