Kurangi Stunting, 5.427 Penyuluh Turun ke Lapangan

- 13 Mei 2022, 10:52 WIB
KEPALA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, disaksikan Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi dan Wakil Bupati, Hj Wahyu Tjiptaningsih saat penandatangan MoU dengan UGJ dan Kemenag saat acara Apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak bersama Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, di Pendopo Bupati, Kamis (12/5/2022).*Iwan/KC
KEPALA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, disaksikan Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi dan Wakil Bupati, Hj Wahyu Tjiptaningsih saat penandatangan MoU dengan UGJ dan Kemenag saat acara Apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak bersama Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, di Pendopo Bupati, Kamis (12/5/2022).*Iwan/KC

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau kang Emil meminta warganya agar bisa menghasilkan penduduk yang berkualitas. Acuannya adalah persoalan stunting. Menurutnya, penduduk yang tidak berkualitas adalah anak yang lahir dalam keadaan stunting.

Kang Emil menjelaskan, isu stunting menjadi pokok masalah dalam hal melahirkan penduduk yang tidak berkualitas. Karena kalau ada anak yang lahir hari ini secara stunting, maka 20 atau 30 tahun ke depan akan membebani negara.

"Nanti pada tahun 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, kita tidak sampai ke mimpi kita sebagai negara maju. Jadi mulai sekarang kita harus mencegah bayi lahir dalam kondisi stunting," ungkapnya.

Gubernur menyebutkan, saat ini ekonomi Indonesia terbaik ke-16 di dunia. Nanti 10 tahun lagi rangking 10 dan tahun 2045 rangking empat. Tapi syaratnya, tidak ada penduduk kita yang lahir stunting," ungkapnya.

Dirinya pun sempat curhat, terkait data masalah penurunan stunting yang ada di Jabar. Selama tiga tahun, ternyata data dari pemerintah pusat yang masih dalam hitungan 24,5 persen dari 33an persen pada awal dia menjabat. Padahal riilnya, pada angka 13 persen dan harusnya menjadi konsumsi publik.

Halaman:

Editor: Ajay Kabar Cirebon


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x