Network
KABARCIREBON- Pelaksanaan program pembangunan desa membutuhkan peran serta kalangan akademisi dan komponen masyarakat lainnya. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
“Salah satu point Nawa Cita Presiden Jokowi menyatakan, membangun desa dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya keberadaan desa melahirkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 disambut baik oleh seluruh kalangan. Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana untuk melaksanakan pembangunan. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola dana desa, aset, potensi desa yang dimilikinya. Hal itu dimaksud untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahtaraan masyarakat,” kata Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, dalam Forum Group Discussion (FGD), di Aula Bappeda, Rabu (3/8/2022).
Ia mengungkapkan, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pembangunan desa, tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi perlu dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat, termasuk akademisi.
Terlebih saat ini, Kabupaten Kuningan mengusung visi Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin dapat berjalan sendiri, perlu dukungan seluruh pihak, termasuk butuh peran serta para akademisi dalam mewujudkan desa-desa pinunjul di Kabupaten Kuningan.
