Network
Sedangkan yang butuh dokumen yang menyangkut kesehatan, ada Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk pelayanan perpajakan dibuka juga layanan oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta urusan dokumen tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun menyediakan layanannya.
SKPD terkait lainnya yang terlibat dalam urusan pelayanan SIPP adalah Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dan dinas lainnya.
Wabup berharap, pelayanan jemput bola yang dikemas melalui SIPP ini harus terus berkesinambungan. Sehingga semua pihak harus berkomitmen, supaya terobosan percepatan ini dapat meningkatan kualitas pelayanan publik. Karena hal ini sangat selaras dengan Visi Kuningan Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (Maju) berbasis desa tahun 2023.
Apalagi, dengan adanya SIPP ini, dapat meminimalisir ego sektoral sekaligus mempertegas keberadaan pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat. Agar bisa mengindentifikasi secara langsung permasalahan yang terjadi.
“Mari bersama-sama untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam mengatasi setiap permasalahan yang timbul pada pelayanan, dengan menyajikan pelayanan terpadu yang berorientasi terhadap pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif dan loyal,” katanya.(Yan)
