Network
KABARCIREBON - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pencanangan desa anti politik uang di Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Selasa (13/9/2022).
Komisioner Bawaslu Jabar, H Wasikin Marzuki mengatakan, sosialisasi ini terkait dengan pencegahan politik uang, sebab Pemilu 2024 sudah di depan mata.
"Benda Kerep dipilih karena satu-satunya kampung yang ada di tengah kota, dan juga pernah ramai saat Pemilu karena menolak mencelupkan jari ke tinta hitam. Bawaslu tidak mengharapkan yang muluk-muluk terhadap Benda Kerep ini, selain karena tingkat partisipatif di Pemilu yang cukup tinggi di Pemilu sebelumnya, warga Benda Kerep juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi dengan menolak praktek politik uang," ujar Wasikin, usai sosialisasi.
Di Pemilu 2024 mendatang, ia meyakini warga Benda Kerep tidak akan melakukan segala bentuk transaksi meski ada yang mengimingi uang, barang atau janji.
Ia menambahkan, pada praktek di lapangan nanti, pengawasan salah satunya akan dilakukan oleh para alumni sekolah kader pengawas partisipasi (SKPP).
"Menghadapi 2024, Bawaslu memiliki pasukan yang merupakan alumni sekolah kader pengawas partisipasi. Lebih dari 2 ribu orang tersebar di Jawa Barat, mereka ini selain mengawasi Pemilu juga berani maju sebagai pelapor ketika ada pelanggaran," ujarnya.
Sementara itu, Sesepuh Benda Kerep, KH Abdul Mais mengatakan, pihaknya bersyukur daerahnya terpilih sebagai tempat untuk sosialisasi Bawaslu.
"Sesuai tugas Bawaslu untuk mengawasi dan mengawal Pemilu untuk meminimalisir politik uang. Jika ada masyarakat yang suaranya dapat dibeli, mereka sebetulnya sudah menjual harga diri bangsa," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin mengatakan, dalam mencari pemimpin yang amanah, adil dan peduli kepada masyarakat maka harus diteliti, dilihat perjuangannya, kiprahnya serta latar belakangnya.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kejayaan Cirebon itu tidak lepas dari peran kyai dan keraton,pemimpin harus lebih dekat dengan ulama dan budayanya dan pemimpin yang baik itu tidak menggunakan politik uang. Biasanya calon pemimpin yang membeli suara itu bukan calon yang kompeten," ujarnya.
Dengan program ini, ia berharap semoga bisa mendorong warga Benda Kerep bahwa politik uang tidak baik dan tidak akan melahirkan pemimpin yang baik pula.
"Kita harus mensosialisasikan juga hal ini kepada keluarga dan orang terdekat supaya dapat terpilih pemimpin yang amanah," tuturnya.(Fanny)
