Network
KABARCIREBON- Serapan anggaran di Kabupaten Cirebon dinilai masih terbilang rendah. Yakni baru 53 persen saja meski sudah September 2022.
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat pun menjadi sorotan dan dinilai perlu digenjot untuk memenuhi capai maksimal serapan anggaran.
Hal itu menjadi perhatian DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon. Organisasi sayap PDIP itu pun Jumat (23/9/2022) menggelar audiensi dengan Sekda serta beberapa SKPD yang ada di daerah ini.
"Lemahnya penyerapan anggaran jangan sampai berimbas pada kinerja Bupati Cirebon. Bagaimanapun bupati dan wakil bupati berasal dari partai yang sama, yakni PDIP," kata Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Nana.
Pria yang akrab disapa Cadul ini melanjutkan, serapan anggaran tahun 2022 saat ini masih sangat rendah, yakni baru 53 persen.
"Kita tidak mau, kinerja buruk dari bawahan Pak Bupati, berimbas pada partai pengusung bupati dan wakil bupati saat ini," kata Cadul.
Makanya, lata dia, RepDem akan terus mengawal kebijakan pemerintah, sampai berakhirnya kepemimpinan Bupati Imron. Sehingga, apa yang dituangkan dalam RPJMD serta visi misinya bupati, bisa terlaksana dan sukses.
"Kami menyayangkan, penyerapan anggaran baru di angka 53 persen. Idealnya per September ini, harusnya sudah bisa di angka 75 persen. Memang mereka sedang terus berpacu agar penyerapan maksimal," ungkapnya.
Cadul pun meminta data tertulis, dinas mana saja yang serapannya masih rendah. Karena dari jawaban yang disampaikan, tidak sesuai dengan hasil kajian RepDem. Pihaknya tidak ingin mempercayai begitu saja, tanpa data yang pasti.
Sementara itu, Sekretaris RepDem Warcono Semaun menegaskan kehadiran RepDem kali ini, sebagai upaya meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada Sekda yang baru menjabat.
Sejauh mana kinerjanya mengetahui lemahnya penyerapan anggaran. "Kan tidak harus menunggu sampai 100 hari kerja," kata dia.
Artinya, kata Warcono, Sekda harus sering turun ke bawahannya, yakni ke dinas-dinas terkait. Karena banyak persoalan yang sudah terekam oleh Repdem.
Apalagi lanjut Warcono, setelah keluarnya hasil MCP KPK, ternyata manajemen ASN masih sangat rendah. Tak hanya itu, pengelolaan barang milik daerah pun juga sangat rendah.
"Ini kan menjadi PR besar bagi pak Sekda bagaimana menjalankan tupoksinya sebagai pembantu bupati dalam hal menyusun kebijakan dan mengkordinasikan ke dinas-dinas daerah dan instansi lembaga daerah. Kami harap sekda bisa bekerja lebih keras lagi," katanya.
Ia mengaku, belum puas dengan jawaban yang disampaikan saat audiensi. Banyak jawaban yang disampaikan kurang detail. Terutama berkaitan dengan MCP. "Mereka mengklaim ada kemajuan MCP. Katanya MCP kita naik di peringkat 61 secara nasional dan masuk ke 10 besar di Jabar. Kami anggap itu, klaim sepihak," katanya.
Repdem pun akan terus mengkaji berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan. Pihaknya akan melakukan investigasi langsung, sesuai atau tidak. Karena, kata dia, banyak temuan-temuan di dinas. Salah satunya Dinkes.
"Dinkes itu kan sudah BLUD. Tapi faktanya beberapa paket pekerjaan fisik masih dikondisikan oleh dinas. Artinya itu kan tidak sesuai," kata Warcono.
Pihaknya meminta solusi kepada Sekda Kabupaten Cirebon. "Karena mekanisme BLUD itu bisa merencanakan sendiri dan membelanjakan sendiri. Memiliki otonom keuangan sendiri," katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i mengaku, pertemuannya dengan Repdem hanya sebatas silaturahmi. Namun di samping itu, sekaligus menyampaikan beberapa hal sebagai fungsi kontrol sosial.
Di antaranya sampai sejauh mana penyerapan anggaran, MCK KPK, juga terkait LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berkaitan dengan revisi Perda RTRW.
Itu semua, aku dia, sudah terjawab. Artinya semua mekanisme yang dipertanyakan hampir semua sudah terpenuhi.
"Penyerapan anggaran sudah on progres, termasuk LSD. Tinggal sidang paripurna kedua dengan BPN dan kementrian ATR," kata Hilmy.
Adapun terkait permintaan data, lanjut dia, tergantung data yang diminta seperti apa. Sebab UU Keterbukaan Informasi Publik juga ada yang terbuka untuk umum dan tidak dibuka untuk umum. Nanti masing-masing dinas akan menyampaikannya.
"Memang penyerapan anggaran belum optimal. Baru di angka 53 persen. Idealnya harus sudah di angka 75 persen. Yang belum maksimal di DPUTR dan Disdik. Terutama di Barjas. Tapi mereka sedang on progres," katanya.
Ia berharap, di akhir November 2022 nanti, bisa mencapai 92 persen bisa terserap. "Ini nanti akan saya pantau terus. Tentu, akan ada tindakan. Bila perlu saya nanti yang datangi dinasnya," ujar Hilmy.(Ismail/KC)
