Network
KABARCIREBON - Fenomena gagal bayar di Kabupaten Kuningan terhadap pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tahun 2022 sebesar Rp94 miliar, seharusnya tidak saling menyalahkan tetapi mencari solusi terbaiknya.
“Saya cenderung pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan dipangkas saja,” kata Aktivis Kontrol Sosial Forum Masyarakat Kuningan (Formatku), Atang, Senin 6 Februari 2023.
Menurutnya, pokir-pokir yang dikelola oleh para wakil rakyat tersebut terlalu besar dibanding program pekerjaan pembangunan yang ditangani eksekutif melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca Juga: Pembentukan Pansus Berbarengan dengan Pemeriksaan BPK, Pejabat: Bahaya Bisa Ketahuan Ada Masalah
Semestinya ada kelegowoan untuk dipangkas agar bisa mengurangi permasalahan gagal bayar. Kecuali kalau bersikeras tetap tidak mau mengambil langkah tersebut.
Di samping pokir yang juga menjadi sorotan, pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini eksekutif dan legislatif, dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang efektif.
Jangan sampai memaksakan seperti pelaksanaan Tour de Linggarjati (TdL) dan kegiatan-kegiatan lain yang kurang efektif.
Baca Juga: Soal Gagal Bayar, Mubarok: Seharusnya DPRD pun Ikut Bertanggung Jawab karena Menyetujui APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan tidak kecil sehingga jika pemda berani, maka permasalahan gagal bayar atau tunda bayar, tidak akan terjadi.
“Mohon maaf. Ini kayaknya akibat bagi-bagi kue pembangunan yang tidak proporsional,” ucapnya.
Sekarang ini, masyarakat menduga-duga. Apakah ada perencanaan dalam penyusunan APBD yang merupakan kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif, atau tidak.
Baca Juga: Gagal Bayar Harus Diselesaikan Sesuai Janji, Jarwo : Acep - Ridho Sudah Tahu Konsekwensinya
Kesan yang berkembang saat ini tidak elok karena legislatif malah cuci tangan. Dan memojokan eksekutif termasuk mewacanakan pembentukan panitia khusus (Pansus) yang menggalang dana cukup besar.
Padahal, daripada anggaran digunakan biaya pansus, lebih baik manfaatkan saja untuk mengurangi permasalahan gagal bayar. Karena Itu lebih efektif dan efesien sekaligus solusi yang bagus.
“Tidak perlu membentuk pansus karena buang-buang biaya saja. Lebih baik gunakan uangnya untuk menutupi gagal bayar. Karena kami selaku warga merasa prihatin dengan kondisi seperti ini,” tuturnya.
Baca Juga: Penyelesaian Tunda Bayar Rp94 Miliar, Kepala BPKAD: Ini Mekanisme yang Harus Ditempuh Pemda Kuningan
Dirinya berharap, ke depan terjadi perbaikan ke arah yang lebih bagus. Jangan sampai Kabupaten Kuningan yang telah dijuluki daerah termiskin kelima di Jabar dan miskin ekstrem, malah diperparah lagi dengan kondisi demikian. Ini warning.
Disinggung, seharusnya seperti apa peran dewan dalam situasi sekarang, Atang mengaku bahwa sebagai kontrol sosial, jauh-jauh hari sebelum kejadian gagal bayar, sudah mempertanyakan peran wakil rakyat.
Apakah sudah mati fungsi atau mati suri. Namun sekarang, malah tidak ada fungsinya sama sekali.
Baca Juga: Harus Duduk Bersama Mencari Solusi Gagal Bayar, Deis: Jangan Sampai Ada Pihak yang Mempolitisir
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy ketika dikonfirmasi terkait timpangnya anggaran pembangunan yang lebih besar untuk pokir, mengatakan bahwa tidak ada bedanya karena dilaksanakannya oleh dinas.
Bedahalnya dengan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), K.H. Ujang Kosasih. Dirinya membantah keras bahwa informasi terlalu besarannya anggaran pokir, tidak benar. (Iyan Irwandi/KC) ***
