Network
Tapi harus dilihat dulu kewenangan perbaikan jalan tersebut. Apakah masuk status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota atau jalan desa. Aturan tentang klasifikasi jalan itu tertuang di dalam UU Nomor 38 tahun 2024 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan.
"Tapi kami memaklumi hal itu, mayoritas warga itu hanya melihat jalan rusak di Majalengka itu semua menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, padahal faktanya tidak demikian,"ucap Agus meluruskan.
Agus menegaskan, ketika mendapatkan keluhan jalan rusak itu pihaknya selalu berkoordinasi dengan instasi maupun lembaga terkait lainnya. Misalnya, BMCK Majalengka akan melakukan harmonisasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jabar, jika jalan itu kewenangan provinsi. Sedangkan jalan nasional dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Nah, alhamdulililah untuk tahun ini, tepatnya di minggu pekan keempat bulan Maret 2023 ini, Dinas Bina Marga Pemprov Jabar akan memperbaiki jalan rusak Majalengka- Cikijing. Itu berkat usulan Pak Bupati Majalengka ke Dinas Bina Marga Provinsi Jabar dan tentunya wakil rakyat, tokoh, dan pemangku kebijakan lainnya asal Majalengka," kata Agus melalui telepon selulernya, Senin 6 Maret 2023.
Menurut Agus, Bupati Majalengka H Karna Sobahi merasakan betul keinginan masyarakat dalam perbaikan jalan tersebut. Untuk itu, selaku kepanjangan tangan pimpinan dan dinas yang berwenang dalam hal perbaikan jalan, BMCK Majalengka tidak pernah tinggal diam melihat keinginan masyarakat tersebut.
Baca Juga: KABAR MAJALENGKA : Alumni Himpunan Mahasiswa Majalengka Minta Pemkab Peka Terhadap Aspirasi Rakyat
"Kontrak perbaikan jalan Majalengka-Cikijing oleh pemenang tender sudah ditanda tangani dan bulan ini sudah dieksekusi untuk dilakukan perbaikan jalan,"katanya.***
Dapatkan berita-berita Kabar Cirebon lainnya klik di Google News
