Network
KABARCIREBON - Administrasi dua desa di Kabupaten Cirebon, yakni Desa Sirnabaya dan Sambeng bermasalah.
Hal itu berkaitan dengan adminitrasi di instansi vertikal tercatat masuk Kecamatan Suranenggala, sedangkan berdasarkan SK Kemendagri RI masuk Kecamatan Gunungjati karena sebelumnya ada perubahan.
Dengan munculnya permasalahan tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon pun menggelar rapat kerja dengan Bagian Pemerintahan, DPMD, Pemdes, BPJS Kesehatan, Pajak Pratama dan lainnya, di Ruang Komisi I setempat, Senin (6/3/2023).
Baca Juga: Pipa Transmisi Masih Diperbaiki, Pelanggan PDAM Majalengka Keluhkan Terhentinya Pasokan Air
Komisi I puj meminta agar Pemda menyurati instansi vertikal untuk mengubah datanya.
"Rapat kerja ini kaitan administrasi dua desa yakni Desa Sirnarbaya dan Sambeng yang sebelumnya pada saat pemekaran masuk ke Kecamatan Suranenggala, kemudian masyarakat minta masuk lagi ke Kecamatan Gunungjati. Sehingga ada perubahan administrasi," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan usai rapat kerja tersebut.
Sebenarnya, kata Politisi Partai Gerindra ini, sudah ditindaklanjuti Pemda Kabupaten Cirebon dan sudah mendapatkan SK dari Kemendagri RI bahwa dua desa itu secara administrasi kembali lagi masuk ke Kecamatan Gunungjati.
Baca Juga: BPKH Minta KBIHU Ikut Sosialisasi Biaya Haji
Hanya saja ada persoalan tidak sinkronnya terkait instansi vertikal. "Seperti BPJS kan masyarakat ketika PBI mandiri itu langsung kecamatannya Gunungjati tapi yang KIS kecamatannya masih Suranenggala sehingga berkaitan dengan faskes dan lainnya itu menyulitkan," ungkap Sofwan.
