Pansus Gagal Bayar DPRD Kuningan Sebaiknya Konsultasi ke Tim Audit BPK atau Institusi Hukum

- 14 Maret 2023, 06:30 WIB
Dosen FISIP UIN SGD Bandung, Mubarok
Dosen FISIP UIN SGD Bandung, Mubarok /Iyan Irwandi/KC/

Karena masyarakat sangat antusias untuk mengetahui sudah sejauhmana kinerja pansus yang beranggotakan para wakil rakyat tersebut.

Dan tidak perlu risau dengan adanya tudingan-tudingan miring oleh pihak yang tidak setuju untuk diungkapnya penyebab gagal bayar.

Baca Juga: Sisa Tunda Bayar Rp51 Miliar, Kepala BPKAD: 157 Rekanan Telah Dibayar Rp43.228.064.201

“Hasil kinerja pansus sangat ditunggu karena dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.

Di antaranya dengan kenaikan beragam pajak serta restribusi lainnya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) serta parkir yang kenaikannya pantastis,” ucapnya.

Berkaitan dengan sudah adanya pemasukan uang yang disetorkan untuk mencicil gagal bayar, tambah Mubarok, tidak perlu kuatir.

Karena tujuan utama dibentuknya pansus adalah untuk melunasi dan mengetahui akar permasalahannya. Agar ke depan tidak terjadi/terulang lagi kasus serupa.

“Untuk lebih afdolnya dalam proses pengauditan, diharapkan institusi aparat penegak  hukum bergerak bersama-sama memberikan layanan publik sesuai dengan fungsi masing-masing,” tuturnya. (Iyan Irwandi/KC) ***

Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News

 

Halaman:

Editor: Iyan Irwandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x