Network
KABARCIREBON - Visi Kuningan Ma'mur, Agamis dan Pinunjul berbasis desa tahun 2023 yang diusung kepemimpinan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda hanya isapan jempol belaka.
Karena janji-janji politik kedua politisi yang tertuang dalam visi dan misi tersebut seharusnya dapat direalisasikan sebagaimanamestinya.
Apalagi jabatannya tinggal beberapa bulan lagi atau akan berakhir di tanggal 4 Desember 2023.
Baca Juga: Konsep Bangunan Jepang, Rumah Makan Cahaya Matahari Terbit Kuningan Berada di Kaki Gunung Ciremai
"Misi Kuningan Pinunjul berbasis desa hanya isapan jempol belaka," kata Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana, Nana Mulyana yang wajahnya mirip Presiden Jokowi, Selasa 25 April 2023.
Ia membeberkan yang dimaksud dengan perkataan isapan jempol belaka terhadap visi dan misi Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.
Bahwa, di akhir masa jabatan kepemimpinan politisi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) tersebut tidak ada perlakuan istimewa dari pemerintah daerah (Pemda).
Baca Juga: Oknum Mahasiswa di Kuningan Terancam Hukuman Mati
Yakni bagi desa-desa yang seharusnya bisa terwujud sesuai visi dan misi. Tetapi malah terdengar sebaliknya kabar-kabar yang menyedihkan.
Di antaranya, menjelang beberapa bulan lengser sebagai pemimpin kota kuda, malah terjadi permasalahan gagal bayar atau tunda bayar.
Karena tidak bisa membayar beberapa item yang seharusnya mampu ditangani sekaligus diselesaikan di akhir tahun 2022.
Seperti pembayaran terhadap pihak ketiga yang telah mengerjakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku dan sebagainya.
Sebelumnya, pada pelaksanaan salat Idulfitri 1444 H., di Masjid Agung Syiarul Islam, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama mengakui belum mampu memuaskan keinginan masyarakat sebagaimanamestinya.
Sedangkan cita-cita ingin mewujudkan Kuningan Maju berbasis desa tahun 2023 di berbagai bidang kehidupan, merupakan visi yang lahir dari kesadaran.
Baca Juga: Oknum Mahasiswa Kuningan Tusuk Kepala Janda Tua dengan Pisau Dapur, Ini Identitasnya
Bahwa, pembangunan sejatinya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat.
Namun hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Sekaligus membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak.
“Mohon maaf belum belum bisa memberikan kepuasan maksimal. Baik dari segi pelayanan, pemerataan pembangunan maupun ketercapaian kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Karena persoalan munculnya pandemi Covid-19 dua tahun lalu.
Telah berdampak besar terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi.
Resesi ekonomi dunia, keterbatasan anggaran dan munculnya permasalahan sosial di masyarakat sampai terhambatnya penyelenggaraan pembangunan.
Sehingga memaksa pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan masalah sosial. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
