Network
Namun, kata Politisi PKB ini, pihak Bapelitbangda dan BKAD alasannya klasik, bahwa 2023 dan 2024 atas instruksi bupati fokus untuk infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Cirebon yang perlu diperbaiki. Akhirnya diminta untuk mencari solusi-solusi lain.
Dan telah disepakati untuk PDAM karena infrastruktur bangunan berupa kantor itu adalah anggarannya mandiri tahun 2022 dan sedang dilaksanakan. Maka yang prioritas pertama untuk enam pompa yang dibutuhkan senilai Rp 1,7 miliar perlu disupport oleh Pemda.
"Kami mendorong kepada BKAD dan Bapelitbangda agar kebutuhan PDAM ini segera dipenuhi. Karena terkait dengan pelayanan," kata Pandi.
Sebab, menurutnya, walaupun tidak menjadi target APBD tapi kebutuhan PDAM ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pelanggan masih butuh pelayanan maksimal dari PDAM terutama soal kebocoran, debit dan kualitas airnya yang mungkin ke depan PDAM ini menjadi potensi APBD Kabupaten Cirebon kalau terus ditingkatkan dan dikembangkan.
Baca Juga: Ciptakan Generasi Patuh Berlalulintas Sejak Dini, Satlantas Polres Ciko Gelar Polsanak
