Network
KABARCIREBON- Ratusan orang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM) meluruk Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis (15/6/2023) sekira pukul 11.30 WIB. Kedatangan mereka, untuk menyampaikan pendapat di muka umum terhadap Ponpes Al-Zaytun.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan di antaranya mendesak agar pihak MUI dan Kemenag bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaytun, lalu soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang.
Dugaan kasus lainnya yaklni soal penguasaan lahan (agraria) seputar Ma'had Al Zaytun. Massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al-Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan. Apalagi, keberadaan dermaga tersebut sangat eksklusif dan tidak boleh ada orang yang boleh tahu kegiatan di dalamnya.
Baca Juga: Disambut Ribuan Massa Tandingan, Ratusan Pendemo Luruk Mahad Al-Zaytun, Desak MUI Usut Ajaran Sesat
Massa khawatir lokasi tersebut dijadikan tempat untuk menyelundupkan barang-barang berbahaya, seperti narkoba dan senjata api. Tuntutan lainnya adalah Ponpes Al- Zaytun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, karena selama ini ponpes tertutup tidak bisa diakses secara umum.
Kedatangan massa ini langsung dihadang barisan polisi pada jarak sekitar 20 meter dari depan Ma'had Al-Zaytun. Massa kemudian merangsek dan berusaha menembus barisan polisi agar bisa mendekat ke area tersebut.
Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan dan beruntung aksi saling dorong tidak berlangsung lama. Bahkan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar bersama personelnya turun langsung menahan massa yang terus berusaha memaksa untuk mendekati Ma'had Alzaytun. Meski begitu, sejumlah perwakilan massa sempat berorasi dari atas mobil.
Koordinator aksi, Sayid Mukhlisin dalam orasinya mengatakan, aksi yang dilakukannya itu lebih menyoroti kasus agraria seputar tanah Ma’had Al-Zaytun. Karena, soal penguasaan tanah oleh ponpes ini sangat banyak, ada ribuan hektare. "Kita mendesak Kementerian ATR/BPN untuk mengusut hal itu," pinta dia.
