Network
Pihaknya juga mengajak masyarakat Majalengka untuk turut serta aktif dalam mengawasi dan melaporkan permasalahan terkait dengan DPS dan data pemilih. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan semua permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Menyikapi temuan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, menyampaikan bahwa KPU Majalengka terus berupaya memvalidasi DPSHP. Salah satu langkah yang dilakukan KPU, dengan membuka aduan bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Permudah Pelayanan, RSUD Waled Kabupaten Cirebon Launcing Rekam Medis Elektronik
"Kami di KPU membuka ruang selebar-lebarnya. Jadi mulai dari tingkat Kabupaten, kami juga menginstruksikan kepada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membuka ruang pengaduan terkait dengan daftar pemilih ini. KPU Majalengka juga mewajibkan semua PPK dan PPS untuk membuka posko pengaduan guna mengumpulkan informasi terbaru.
"Kami telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat. Termasuk kami juga mengumpulkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) serta pihak-pihak terkait lainnya," kata Agus.
Langkah ini diambil KPU sebagai upaya untuk memperbaiki dan memvalidasi data pemilih yang akurat dan terpercaya. Hal ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi dalam Pemilu 2024.
Permasalahan dalam DPS Majalengka telah menjadi perhatian serius Bawaslu dan KPU Kabupaten. Langkah-langkah perbaikan kedua penyelenggara ini, guna memastikan data pemilih yang valid dan akurat, menjaga integritas Pemilu, serta memastikan partisipasi yang maksimal dari warga Majalengka dalam Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2023 mendatang.***
