Network
KABARCIRBEON - Sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, pihak desa seharusnya mendapatkan Reward atau penghargaan. Akan tetapi yang terjadi, pemerintahan desa seolah hanya menjadi alat kepentingan semata.
Anggaran yang ada di desa sudah diplot pusat sesuai peruntukkannya, maka Dana Desa (DD) yang mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, seakan pihak desa tak dapat menggunakan anggaran secara maksimal.
Bahkan reward atau penghargaan bagi desa yang menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke wajib pajak, tidak ada.
Baca Juga: Ini 4 Top Tempat Kuliner Kota Cirebon yang Wajib Anda Kunjungi
Menurut Kuwu Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, Iyoy Sonjaya, penghargaan bagi desa seakan tak ada dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
Padahal dalam setiap kegiatan, pihak desa secara urunan, untuk suksesnya acara tersebut. Bahkan untuk kolektor desa yang menagih wajib pajak PBB, hingga sekarang belum ada informasi ada tidaknya Reward.
"Kalau sampai tahun ini, sudah empat tahun pajak retribusi (paret) pihak desa tak menerima," katanya, Jumat (7/7/2023).
Baca Juga: Pulang dari Italia, Aryanto Misel Putuskan Jual Teknologi Nikuba, Ini Harga yang Diminta
Iyoy menceritakan, untuk memberikan semangat bagi kolektor perlu adanya reward atau uang lelah, namun yang didapat hanya lelah.
"Pihak desa yang selalu ditarget untuk menghasilkan PBB, padahal tidak sedikit yang memiliki tanah atau bangunan dari luar desa. Sedangkan untuk menagih ke wajib pajak, butuh transportasi dan otomatis menggunakan uang sendiri," ceritanya.
